Kementerian Perhubungan menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku. Hal tersebut untuk mendukung Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional.
"Bapak Presiden secara khusus sudah menegaskan bahwa pelabuhan yang merangkap lumbung ikan di Maluku ini harus segera dikerjakan. Oleh karenanya kami sudah melakukan studi secara mendalam dan didukung juga oleh studi yang dilakukan World Bank bahwa daerah ini (Tulehu, Ambon) menjadi salah satu preferensi lokasi dibangunnya pelabuhan baru yang diintegrasikan dengan kegiatan perikanan," ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, kemarin.
Menhub Budi bilang, daerah Tulehu Ambon menjadi salah satu alternatif tempat yang baik sebagai lokasi dibangunnya pelabuhan baru. Ini karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.
"Kami akan menujuk konsultan terbaik agar kita mendapatkan pelabuhan yang baik dengan kondisi perairan yang tenang, draft kedalaman yang baik, dan dengan biaya yang semurah-murahnya," terangnya.
Dia menyebut, pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN. Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Advertisement
BKPM Janjikan Kemudahan Perizinan
Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, kunjungan kerja ke Ambon kali ini adalah untuk melakukan sinkronisasi antara pembangunan pelabuhan baru, pelabuhan perikanan, dan kawasan perindustrian. Dia mengatakan, BKPM akan mendukung penuh terkait dengan kemudahan perizinan dan pola kerja sama investasi dengan pihak swasta untuk mendorong percepatan terwujudnya Provinsi Maluku menjadi pusat ekonomi baru di wilayah Timur Indonesia.
Kemudian Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, KKP akan mendukung terwujudnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan menyiapkan biota laut dan pusat perikanan nasional yang modern seperti di Tsukiji, Jepang.
Seperti diketahui, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis).
Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.