Mengenal Korpri, Organisasi yang Dulu Dijadikan Alat Politik Pemerintah

Merujuk situs Korpri, organisasi ini berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Dahulu, Korpri merupakan pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum pribumi. Kasta pegawai Korpri saat itu kelas bawah. Mereka bisa bekerja sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Ketika mada kolonialisme Belanda jatuh kepada Jepang, secara otomatis seluruh pegawai pemerintah bekas Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah.

Sehingga, warna departemen sangat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggu pelayanan publik. Pegawai pemerintah yang seharusnya berfungsi melayani publik dan negara menjadi alat politik partai. Pegawai kemudian menjadi terkotak-kotak. Afiliasi pegawai pemerintah sangat kental diwarnai dari partai mana dia berasal. Kondisi ini terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiil berdasar UUD 1945.

Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin, sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar pegawai negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negeri.

Akan tetapi Korpri kembali menjadi alat politik. UU No.3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga, setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.

Memasuki Era reformasi muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas Korpri, sehingga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya, menghasilkan konsep dan disepakati bahwa Korpri harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus dengan kondisi tersebut, sebaiknya Korpri dibubarkan saja, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri.