Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar

dhe

Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar

Arifin Tasrif menjamin aturan tersebut tidak akan mengganggu arus kas (cashflow) dunia usaha.

Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar

Pemerintah resmi menerapkan kebijakan penahanan devisal hasil ekspor (DHE) sebesar 30 persen selama 3 bulan di dalam negeri. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 yang merevisi aturan DHE dari pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjamin aturan tersebut tidak akan mengganggu arus kas (cashflow) dunia usaha. Termasuk pengusaha tambang yang menjual produknya ke luar negeri. "Enggaklah, kan mekanismenya ada. Tapi kita juga minta pengusaha membantu kita, memahami," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/7).

Kebijakan ini mensyaratkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor minimal USD250.000 di dalam negeri, paling singkat berjangka waktu 3 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus.

Arifin beralasan, aturan itu dikeluarkan lantaran pemerintah sempat kecolongan pendapatan negara dari DHE kala ekspor komoditas mineral dan batu bara (minerba) membludak beberapa waktu lalu.

"Kita coba lihat ya, bahwa dengan booming harga-harga komoditas minerba, tapi cadangan devisa kita kan enggak ningkat, karena enggak nyangkut," kata Arifin.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Penanahan cadangan devisa hasil ekspor selama 3 bulan tersebut, dia meyakini itu akan memberikan dampak baik terhadap keuangan. Khususnya penerimaan negara.

"Tentu saja ini ada skema yang juga memang disiapkan oleh pemerintah, supaya mereka mau nyimpen di Indonesia," pungkas Arifin.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah 260 jenis barang dalam aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terbaru. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 272 tahun 2023. PMK ini terbit sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). "Keputusan mengenai komoditas DHE SDA yang merupakan jenis dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers DHE, di kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jumat (28/7).

Bendahara negara ini menjelaskan, KMK nomor 272 tahun 2023 merupakan revisi dari KMK nomor 744 tahun 2020. Dalam KMK sebelumnya terdapat 1.285 jenis barang yang dikenakan DHE.

Sedangkan dalam aturan baru jumlahnya menjadi 1.545 jenis barang yang dikenakan DHE.

Sumber: Liputan6.com
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar

28 Juli 2023 16:44

Artikel ini ditulis oleh

Editor Anisyah Al Faqir

Reporter Maulandy bertemu dengan Menteri Arifin Tasrif di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Topik Terkait

Reporter

Maulandy Rizki Bayu Kencana

Luhut Pandjaitan Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah

Hal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.

Baca Selengkapnya

Airlangga Hartarto Tenang, Pengusaha UMKM Tidak Wajib Simpan Uang Hasil Ekspor di Dalam Negeri

Kebijakan DHE hanya berlaku bagi eksportir dengan minimal nilai transaksi USD250.000.

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Pengusaha Simpan Uang Hasil Ekspor Dalam Negeri, Cadangan Devisa Bisa Naik USD60 Miliar per Tahun

Airlangga menyebut pertahun akan ada tambahan USD60,9 miliar dalam setahun.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Kerja dari Rumah Polusi Jakarta Mencekam, Menaker Siapkan Aturan Kerja dari Rumah untuk Karyawan Swasta

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji opsi WFH bagi pekerja swasta. Namun belum diputuskan bagaimana kebijakan finalnya.

Baca Selengkapnya

kasus korupsi Terbukti Korupsi Dana Hibah Pokir, Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Dihukum 9 Tahun Penjara

Sahat juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp39,5 miliar.

Baca Selengkapnya

Utang Mahasiswa Heboh 200 Mahasiswa Baru UIN Dipaksa Buka Pinjol, OJK: Itu Paylater

Sebagian mahasiswa sudah mempergunakan uang hasil pinjaman untuk membeli pulsa dan kebutuhan lainnya.

Baca Selengkapnya

Perusahaan Pencetak Uang Sejarah Peruri, Perusahaan Pencetak Rupiah yang Pernah Cetak Uang untuk Peru

Di Indonesia mata uang Rupiah dicetak oleh Peruri. Sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971.

Baca Selengkapnya

Romawi Kuno Setumpuk Perhiasan Emas Berusia 1800 Tahun Ditemukan Dalam Peti Mati Gadis Romawi, Diyakini Jadi Pelindung di Akhirat

Perhiasan yang dikubur bersama jasad seseorang memiliki fungsi khusus.

Baca Selengkapnya

KPK Segini Gaji dan Tunjangan Ketua KPK, Capai Ratusan Juta Rupiah per Bulan

Jumlah kekayaan ketua KPK saat ini mencapai Rp22,8 miliar. Jumlah ini naik dibanding tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar

Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar

Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar

Kebijakan ini mensyaratkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor minimal USD250.000 di dalam negeri, paling singkat berjangka waktu 3 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus.

"Tentu saja ini ada skema yang juga memang disiapkan oleh pemerintah, supaya mereka mau nyimpen di Indonesia," pungkas Arifin.

Bendahara negara ini menjelaskan, KMK nomor 272 tahun 2023 merupakan revisi dari KMK nomor 744 tahun 2020. Dalam KMK sebelumnya terdapat 1.285 jenis barang yang dikenakan DHE. Sedangkan dalam aturan baru jumlahnya menjadi 1.545 jenis barang yang dikenakan DHE.

Uang Hasil Ekspor Wajib Disimpan Dalam Negeri, Pemerintah Jamin Arus Kas Pengusaha Tetap Lancar

Bendahara negara ini menjelaskan, KMK nomor 272 tahun 2023 merupakan revisi dari KMK nomor 744 tahun 2020. Dalam KMK sebelumnya terdapat 1.285 jenis barang yang dikenakan DHE.

Sedangkan dalam aturan baru jumlahnya menjadi 1.545 jenis barang yang dikenakan DHE.