Target Penerimaan Bea dan Cukai Provinsi Jatim Rp149,89 Triliun di Tahun 2023
Target penerimaan tersebut lebih tinggi dibandingkan target penerimaan di tahun 2022 sebesar Rp138,06 triliun.
Target penerimaan tersebut lebih tinggi dibandingkan target penerimaan di tahun 2022 sebesar Rp138,06 triliun.
Direktorat Jenderal Bea Cukai di Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki target penerimaan tahun 2023 sebesar Rp149,89 triliun.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) I, Untung Basuki mengatakan target tersebut merupakan gabungan kantor Bea Cukai Jatim I dan II.
Ia menegaskan target di Jatim tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan target penerimaan di tahun 2022 sebesar Rp138,06 triliun.
"Kita punya target penerimaan, gabungan Jatim I dan II Rp 149,89 triliun. Presentasi untuk Jatim targetnya sangat tinggi," ujar Untung dalam acara Press Tour Bea Cukai, Jatim, Selasa (12/9).
Sumber penerimaan terbesar berasal dari penerimaan cukai Rp143,76 triliun.
Rinciannya yakni Hasil tembakau cukai Rp139,83 triliun, etil alkohol Rp62,78 miliar, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebesar Rp1,36 triliun.
Untung bilang, pihaknya juga dibebankan pada produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Sehingga target untuk produk plastiknya sebesar Rp604 miliar, sementara untuk MBDK sebesar Rp 1,89 triliun.
Di sisi lain, target bea masuk tahun 2023 di Provinsi Jatim sebesar Rp5,889 triliun dan bea keluar sebesar Rp246,7 miliar.
"Jadi memang Provinsi Jawa Timur ini kami punya beban yang cukup besar. Ini penerimaan yang tentu penting bagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang sehat, sehingga target ini harus kita penuhi secara optimal," tutur dia.
merdeka.com
kata Untung mengakhiri.
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah menaikkan target penerimaan cukai di 2024.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMereka nekat menghabisi korban demi menjaga lahan dan uang.
Baca SelengkapnyaProgram ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca Selengkapnya