Merdeka.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir mengatakan pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat pengguna 900 Volt Ampere (VA) akan dilakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Harusnya kan belum, listrik itu kira-kira untuk 30 juta KK. Belum ada keputusan dari pemerintah. Belum masuk APBN Perubahan 2016, tapi masuk dalam APBN 2017," ujar Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/6).

Dengan adanya penundaan tersebut, perusahaan pelat merah tersebut dipastikan akan memberi biaya tambahan hingga Rp 2 triliun per bulan. Biaya tambahan tersebut akan dibebankan ke PLN hingga akhir tahun.

"Kita nombok sekitar Rp 2 triliun per bulan. Nanti kita pinjam uangnya dari bank. (Nombok) ini ya sampai akhir tahun," imbuhnya.

Pemerintah masih belum memberikan kepastian mengenai pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat pengguna 900 Volt Ampere (VA) yang direncanakan akan dilakukan awal Juni 2016. Hal ini diyakini agar pemberian subsidi bisa tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan proses pencabutan subsidi listrik ini masih menunggu keputusan dari Presiden Joko Widodo. Sehingga, dia belum bisa memastikan kapan pencabutan ini bisa diselesaikan.

"Secara proses kita sudah menyampaikan informasi itu kepada pihak kantor presiden dan sedang menunggu rapat terbatas. Karena itu saya tidak bisa memberi deadline," kata Sudirman.

Dia berharap, tahun ini proses pencabutan subsidi listrik bisa selesai. Meski subsidi listrik untuk pengguna 900 VA dicabut, namun, subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 meningkat dari sebelumnya Rp 38,4 triliun menjadi Rp 57,2 triliun.