Strategi Pemerintah Tangkal Pengangguran 23 Juta Pekerja Terdampak Otomasi Industri

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, menyatakan 23 juta pekerja diperkirakan bakal terdampak otomatisasi industri dalam lima tahun ke depan. Maka dari itu, dia menekankan persiapan proses pelatihan keterampilan kembali atau re-skilling bagi korban revolusi industri 4.0.

"23 Juta pekerja Indonesia yang akan terdampak otomasi. Mereka yang terdampak kita bekali re-skilling agar tingkat pengangguran tidak meningkat," kata Menteri Ida dalam sambutan penutupan Rakor Bidang Lattas di BBPLK Semarang, Selasa (26/11).

Dia mengungkapkan, pada era industri 4.0, bakal banyak jenis pekerjaan baru muncul di Indonesia hingga 2030. Di mana, 10 juta pekerjaan di antaranya belum ada sebelumnya.

"Jadi nanti kita diproyeksikan 6-29 juta orang di Indonesia harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan yang baru atau re-skilling dan up-skilling," ujarnya.

Persoalannya, kata Menteri Ida, 57 persen pekerja di Indonesia merupakan lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sebagian besar, mereka selama ini bekerja di sektor informal.

"Bisa dibayangkan ini tantangan yang sangat menantang. Karena komposisi pekerja kita lebih besar yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah," jelasnya.

Apa yang Dibutuhkan?

Menurut Menteri Ida, untuk menghadapi era industri 4.0 ini, Indonesia membutuhkan, antara lain, investasi untuk pengembangan model pekerjaan baru; program-program transisi; dan kolaborasi antara pabrik dan swasta.

"Untuk menghadapi kondisi yang akan datang, kebijakan yang fleksibel dan kondusif mutlak diperlukan. Selain itu perlindungan tenaga kerja melalui jaminan pelatihan dan sertifikasi dan menciptakan ekosistem kerja," tegasnya.

Peran BLK dan sekolah vokasi sangat penting untuk melakukan program triple skilling. Program itu yaitu skilling untuk pengangguran siap kerja, re-skilling untuk pekerja yang ter-PHK, dan up-skilling untuk pekerja khususnya UKM lokal dan industri pionir untuk siap berkompetisi.

"Dalam kondisi kompetisi yang cukup ketat, BLK harus siap. Pemerintah daerah harus punya mindset BLK itu penting, tidak boleh diabaikan," tutupnya.