Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalihkan kewenangan pemberian insentif fiskal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan diserahkan kepada BKPM maka prosedur akan lebih mudah dan cepat. Sehingga diharapkan tidak lagi memakan waktu lama dalam memberikan insentif.

"Pertama supaya prosedur menjadi lebih cepat artinya kalau kriterianya sudah jelas bahwa investasi ini mendapatkan insentif maka dia akan langsung oleh BKPM mendapat provel itu, itu untuk 18 area," kata dia di Jakarta, Rabu (29/1).

Dia menyebut masih ada beberapa aspek lagi yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut oleh BKPM. Termasuk menaruh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengontrol langsung pelaksanaannya di lapangan apakah sesuai atau tidak.

"Untuk hal-hal nanti dari BKPM meminta kepada Kemenkeu pajak untuk melihat realisasinya yang sesuai dengan apa yang mereka sampaikan pada saat mereka meminta fasilitas itu ya nanti kita lihat mekanismenya dari pajak melakukan itu," kata dia.

Sri Mulyani berharap, dengan proses pelimpahan ini kepastian investasi akan tumbuh, sehingga realisasi investasi ditargetkan tahun ini dapat tercapai. "Kita berharap dengan kepastian proses akan muncul confidence investasi yang lebih artinya kita mendukung sepenuhnya yang dilakukan oleh BKPM untuk bisa merealisasi investasi secara cepat," tandas dia.