Sri Mulyani: Indonesia Alami Kemunduran Pengentasan Kemiskinan Akibat Covid-19

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam acara yang diselenggarakan oleh PBB mengenai Melahirkan Kembali Ekonomi Global untuk Perkembangan yang Berkesinambungan. Dalam kesempatan itu, dirinya membeberkan dampak pandemi Covid-19 yang telah mengubah hidup banyak orang.

Dia mengatakan, akibat pandemi Covid-19 ekonomi global telah mengalami resesi atau potensi depresi, tak terkecuali Indonesia. Segala upaya, kemajuan yang telah dilakukan 20-30 tahun terakhir dalam pengentasan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan di Tanah Air pun dianggap menjadi percuma.

"Contohnya Indonesia mengalami kemunduran sekitar 5 tahun pengentasan kemiskinan karena pandemi (Covid-19) yang baru terjadi 6 bulan belakangan ini," kata dia seperti ditulis, Kamis (2/7).

Bendahara Negara ini mengakui pandemi ini mempengaruhi ekonomi negara secara signifikan. Hal itu membuat sumber pembiayaan menjadi terbatas, penerimaan perpajakan turun karena semua kegiatan ekonomi terkontraksi, dan pada waktu yang sama, perlu belanja untuk kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan stimulus pemulihan ekonomi meningkat tajam.

"Anggaran kita tahun ini awalnya dirancang defisit 1,7 persen dari GDP, sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara lain. Namun karena pandemi Covid-19, kita harus merevisi defisit sebesar 6,3 persen meningkat tajam. Bagaimana caranya untuk membiayai itu? Jika sebuah negara punya space fiskal, bisa dari tabungan dari masa lalunya (past saving), juga pembiayaan dari institusi multilateral," paparnya.

Namun, menurutnya, itu saja tidak cukup. Jadi, negara berkembang perlu pinjaman lainnya seperti dari pasar uang lokal, bond atau global bond. Namun, akses pinjaman dari lembaga keuangan global untuk negara berkembang atau negara miskin bunganya terlalu tinggi.

Menurutnya, itu adalah diskriminasi yang tidak menciptakan kesempatan yang sama untuk mengejar (catch up) atau mengatasi isu pandemi ini. Jadi, akses dan harga adalah penting.

Dia melanjutkan, dinamika utang akan sangat sulit untuk mayoritas negara di dunia. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh negara-negara berkembang dan miskin ini adalah menggunakan pandemi ini untuk momentum reformasi besar-besaran dalam hal pendidikan, perumahan, jaring pengaman sosial atau kualitas belanja.

"Di negara saya, saat meningkatkan belanja, apakah belanja itu bisa dijustifikasi? Apakah belanja itu di arah yang benar? Apakah delivered (sampai / tepat sasaran) dan berdampak positif pada masyarakat dan ekonomi? Itu adalah kualitas belanja. Desain kebijakan saat keadaan darurat sangat sulit dan menantang tapi Anda harus memberikan yang terbaik," tegasnya.

Di samping itu, banyak negara menghadapi defisit fiskal, belum lagi keseimbangan pembayaran. Tapi bila tidak segera diatasi, maka situasi fiskal ini akan mempengaruhi sektor keuangan apakah berbentuk kredit macet (NPL) bisa membahayakan ekonomi dan keuangan di banyak negara. Respons kebijakan, salah satunya yang dilakukan Indonesia adalah memberi relaksasi untuk restrukturisasi perbankan menyesuaikan guncangan.

Dia mengatakan bahwa pemerintah memberikan relaksasi, subsidi, restrukturisasi utang, yang difokuskan untuk sektor akar rumput, sektor informal, UMKM dan orang miskin. Wanita sebagai gender yang banyak memiliki bisnis UMKM dan Ultra Mikro juga turut diperhatikan.

"Pandemi ini menyerang sektor akar rumput, sektor informal, UMKM, orang miskin dan khususnya gender wanita. Oleh karena itu, dalam mendesain rebirthing economy, kita harus memperhatikan keempat ini. Banyak kebijakan kami berpihak kepada mereka dalam bentuk subsidi, dan restrukturisasi utang mereka agar mereka mampu bertahan dalam masa sulit ini," jelas dia.