Rencana mewajibkan beli gas 3 kg pakai kartu, 99 persen bakal gagal

Merdeka.com - Terhitung mulai Juni 2015, pemerintah bakal memulai uji coba pembelian gas elpiji 3 kg secara tertutup dengan menggunakan kartu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pesimis uji coba kebijakan baru ini bakal sukses.

Anggota Komisi VII Iskan Qolba Lubis menyebut langkah pemerintahan Jokowi-JK memberikan subsidi gas elpiji 3 kg dengan perantara kartu, bakal sia-sia. Iskan memprediksi itu bukan tanpa alasan.

Semua berangkat dari masalah pendataan di masyarakat yang belum baik. Selama ini keseluruhan sistem subsidi di Indonesia kerap gagal akibat buruknya data.

Sejauh ini distribusi gas elpiji 3 kg sudah tidak terkontrol. Bila tidak dimulai dari membenahi pendataan maka pemberian subsidi diperkirakan terancam gagal kembali.

"Semua yang namanya subsidi, selama tidak ada data 99,9 persen kacau," tegas Iskan kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (23/3).

Karena itu, sebelum menerapkan kebijakan itu, lebih baik pemerintah membenahi dan menyempurnakan pendataan penerima subsidi. Selain itu, pemerintah lebih baik memperbaiki infrastruktur gas agar penyaluran kepada masyarakat lebih mudah. Sehingga negara tidak perlu memikirkan biaya angkut berbagai tabung gas yang selama ini membuat harga gas mahal.

"Seharusnya pemerintah memperbaiki infrastruktur gas, karena banyak yang tidak bagus di negara ini," kata Iskan.

Seperti diketahui, dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan uji coba sistem distribusi elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg). Rencana ini akan diterapkan Juni 2015 di tiga wilayah yakni Bali, Bangka, dan Batam.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja seperti dilansir Antara, di Jakarta, kemarin. Uji coba sistem distribusi ini bakal dilakukan hingga Oktober 2015.

"Uji coba dilakukan selama empat bulan. Kita belajar kelemahan dan kelebihannya," kata Wiratmaja.

Jika berhasil, distribusi elpiji 3 kg secara tertutup akan dilakukan secara menyeluruh di pelosok Indonesia pada awal 2016.

Nantinya, pembelian gas elpiji 3 Kg akan dilakukan menggunakan kartu khusus yang diberikan kepada rakyat miskin dan usaha mikro. Sempat diwacanakan, kartu khusus yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sehat yang dibangga-banggakan Jokowi saat masa kampanye Pilpres.

Dana subsidi ditransfer setiap bulan ke kartu tersebut. Dengan total anggaran subsidi gas 3 Kg sebesar Rp 26 triliun, maka setiap kepala keluarga miskin dan usaha mikro hanya mendapat jatah Rp 42.000-45.000 per bulan. Namun dana subsidi tersebut tidak bisa diambil dalam bentuk tunai.