Pemerintah tunjuk penilai independen hitung divestasi saham Freeport

Merdeka.com - Saat ini, pemerintah masih membahas proses divestasi PT Freeport Indonesia. Adapun, pemerintah tetap ngotot ingin memiliki 51 persen saham Freeport.

"Sekarang masih menindaklanjuti antara Kemenkeu dan BUMN, bahwa sampai dengan sekarang ini, semangatnya adalah idealnya dari 51 persen yang nantinya di PP 1 Tahun 2017 yang dimiliki Indonesia adalah 9,36 persen, masih tersisa 41 sekian persen akan diambil secara keseluruhan," ujar Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamudji di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).

Lebih jauh, ia menjelaskan dalam mekanisme pengambilan saham tersebut, Freeport akan mengeluarkan saham baru untuk kemudian dibeli pemerintah. Penghitungan nilai saham nantinya dilakukan independen valuator yang ditunjuk oleh Pemerintah maupun Freeport.

"Dalam pembelian saham, akan diterbitkan saham baru. Untuk mengitung nilai saham, kita akan secara bersama-sama (dengan Freeport) menunjuk independen valuator," jelasnya.

Teguh pun menyampaikan pemerintah telah memutuskan pengambilalihan saham Freeport akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Untuk yang divestasi tadi disampaikan oleh Wakil Kemenkeu dari DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), semangatnya itu adalah BUMN," pungkasnya.