Pemerintah dorong koperasi unit desa gencar salurkan pupuk subsidi

Merdeka.com - Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran I Wayan Dipta berharap penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Menurutnya, kebijakan penyaluran pupuk oleh swasta menyebabkan terjadinya kelangkaan pupuk bagi petani.

"Harga pupuk jadi lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, dan kecenderungan terjadi monopoli penyaluran pupuk," ujar Dipta dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (26/2).

Dipta menambahkan, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia dan anak perusahaannya akan melakukan koordinasi. Hal ini dilakukan guna mengembalikan peran KUD dalam penyaluran subsidi pupuk.

Menurut dia dengan mengandalkan KUD, penyaluran pupuk diharapkan bisa menjadi tepat sasaran. "Kalau swasta ada uang dulu baru dikasih pupuknya, kalau KUD ya percaya aja karena anggotanya kan petani juga," kata dia.

"Kalau di koperasi kan dekat dengan petani, kita harap ke depan koperasi bisa lebih diberikan kesempatan," tandasnya.

Seperti diketahui, pada 2013, tercatat pengecer resmi pupuk bersubsidi sekitar 1.455 koperasi dan 261 koperasi merupakan distributor resmi pupuk bersubsidi. Sementara, di 2014 pengecer pupuk bersubsidi meningkat menjadi 1.477 koperasi atau terjadi kenaikan sebesar 1,5 persen.

Setahun berselang jumlah KUD meningkat sebesar 28 persen atau sekitar 500 koperasi. Sehingga secara total pengecer resmi berjumlah 1.977 koperasi dan jumlah distributor resmi pupuk bersubsidi naik 13 persen atau setara dengan 36 koperasi.