Pembangunan hotel di Bali, Makassar & Jabar diusulkan disetop

Merdeka.com - Badan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyambangi Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/1).

Ketua Umum Badan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Wiryanti Sukamdani mengatakan, kedatangan PHRI ke kantor wapres untuk mendapat penjelasan dari pihak pemerintah terkait masa depan industri pariwisata di Indonesia.

Utamanya setelah adanya kebijakan pengetatan anggaran pemerintah yang berdampak signifikan pada pendapatan pengusaha perhotelan. Dari penjelasan wapres, kaya dia, pemerintah mengadakan efisiensi, pembatasan bukan pelarangan.

"Pembatasan itu artinya kalau tidak perlu rapat yang penting, rapatnya dikurangi. Kalau tidak perlu mengadakan perjalanan, perjalanan dikurangi seperti itu. Jadi dilakukannya itu hanya sesuai kebutuhan," papar Wiryanti, Selasa (6/1).

Wiryanti menambahkan, PHRI mendapati informasi biaya perjalanan dinas serta akomodasi PNS dikurangi dari semula sekitar Rp 45 triliun dipangkas menjadi Rp 25 triliun.

"Jadi efisiensi Rp 20 triliun. Nah satu-satunya jalan yaitu yang (kegiatan) tidak perlu tidak diadakan," jelas Wiryanti.

Selain membicarakan soal pembatasan rapat di hotel, PHRI mengajukan usul ke Wakil Presiden untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin pembangunan hotel di beberapa daerah.

"Jadi dikurangin pembangunan hotelnya. Yang berlebihan misalnya Bali, lalu Makassar, Jawa Barat, seperti itu. Itu yang sudah sangat over," ucap Wiryanti.

Usulan lain, meminta pemerintah memperbaiki sektor infrastruktur termasuk akses ke bandara dan sumber daya manusia (SDM). Wiryanti mengklaim, usulan PHRI agar pemerintah memperbaiki sektor infrastruktur dan SDM sejalan dengan target pemerintah menggaet 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta wisatawan domestik.

"Nah pemerintah berjanji bahkan ingin meningkatkan biaya promosi untuk mendatangkan wisatawan. Lebih banyak wisatawan datang ke Indonesia, 3 kali lipat," tutur Wiryanti. (mdk/noe)