Misbakhun nilai pemotongan anggaran beri sinyal buruk ke investor
Merdeka.com - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR Muhamad Misbakhun mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo agar bertindak cermat dalam merevisi APBN 2016. Menurutnya, implikasi merevisi APBN 2016 yang berisi pemangkasan anggaran tidak saja berimbas secara ekonomi, tetapi juga psikologis.
Misbakhun mengatakan hal itu terkait RAPBN-Perubahan 2016 yang berisi pemangkasan anggaran. Menurutnya, meski pemangkasan anggaran melalui revisi APBN memang bukan hal baru di era Presiden Jokowi, namun bisa memicu ketidakpercayaan.
"Pemotongan anggaran belanja negara sebenarnya memberikan sinyal buruk ke pasar dan investor. Terlepas dari apa pun alasannya, pasar dan investor akan memaknainya sebagai kontraksi pertumbuhan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/6).
Dia lantas merujuk pada APBN 2015 yang menjadi tahun pertama pemerintahan Jokowi. Kala itu, belanja negara dalam APBN 2015 dipatok pada angka Rp 2.039,5 triliun. Sedangkan target penerimaan negara ditetapkan 1.793,6 triliun.
Namun, pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2015 yang berisi penyusutan anggaran. Target pendapatan negara diturunkan menjadi Rp 1.761,6 triliun, sedangkan belanja negara dipangkas menjadi Rp 1.984,1 triliun.
Misbakhun mengingat kala itu faktor penyebab pemangkasan anggaran adalah perekonomian domestik dan global terus melesu. Dari sisi eksternal, kata Misbakhun, ekonomi di Eropa dan Jepang masih terpuruk. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat pun belum solid. Sementara, ekonomi Tiongkok, meskipun mengarah ke kondisi yang lebih stabil, namun risiko pelemahan masih tinggi.
Sedangkan di dalam negeri, lanjutnya, kejatuhan harga komoditas terutama batubara membuat banyak perusahaan tambang merugi, bahkan gulung tikar.
"Dampaknya, penerimaan negara terutama dari pajak jauh menyusut. Kejatuhan harga minyak juga membuat pendapatan negara dari minyak dan gas anjlok drastis," paparnya.
Namun, Misbakhun menduga pengalaman 2015 akan terulang. Ia melihat tanda-tanda anggaran belanja dalam APBN-P 2016 juga bakal dipangkas.
Karenanya, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu wanti-wanti ke pemerintah agar sebisa mungkin menghindari pemangkasan anggaran.
"Dalam teori ekonomi, sinyal kontraksi pertumbuhan merupakan hal yang sangat berbahaya sehingga sebisa mungkin harus dihindari oleh pemerintah," ujar mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut.
Dia menambahkan, jika melihat sinyal kontraksi maka psikologis pasar dan investor akan terganggu. Imbasnya, mereka cenderung akan mengerem segala aktivitasnya.
"Jika pemerintahan Jokowi selalu merevisi anggaran belanjanya menjadi lebih rendah, maka lama-kelamaan kredibilitas Pak Jokowi akan jatuh. Pemerintahan Jokowi akan diragukan kompetensi dan kemampuannya dalam merancang serta mengeksekusi anggaran," katanya.
Dia menegaskan, persoalan kepercayaan merupakan hal penting.
"Masalah trust ini sangat penting. Pemerintah harus bisa menjaga kepercayaan pasar dan investor," ujarnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaKarena Hal Ini, Enam Perusahaan Properti dan Pendidikan Siap Investasi di IKN
Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaMisi AHY Bersih-Bersih Kementerian ATR/BPN: Bidik Sengketa Tanah & Beri Kenyaman Investor
Langkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perpanjangan Insentif Pajak Properti 2024 Dipercaya Bakal Dongkrak Penjualan Apartemen
Kepemilikan apartemen tidak hanya untuk hunian, namun juga dapat dijadikan sebagai instrumen investasi yang memberikan imbal hasil bagi pemiliknya.
Baca SelengkapnyaPercaya Kemampuan Gibran, Kaesang: Saya Khawatirkan soal Senyum
Gibran memiliki pengalaman merintis usaha sejak tahun 2015, dan telah bertemu dengan banyak investor.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bongkar Penyebab Masih Mahalnya Harga Beras
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca SelengkapnyaDagangan Tak Laku Sama Sekali, Pasangan Paruh Baya Ini Menangis Haru saat Ada Pembeli Borong Jualannya
Setiap orang memiliki besaran rezekinya masing-masing.
Baca SelengkapnyaDebat Cawapres: Cak Imin Bicara Investasi Disalahgunakan & Jadi Beban Baru, Mahfud MD Bilang Sangat Normatif
Salah satu yang ditekankan oleh Cak Imin yakni tentang kepercayaan pasar terhadap pemerintah
Baca SelengkapnyaPemilu Satu Putaran Dinilai Berdampak Baik ke Investasi, Ini Alasannya
Pemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya