Merdeka.com - Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia, berkeyakinan pemberian vaksin gotong royong untuk karyawan swasta khususnya di sektor industri akan dapat berdampak baik bagi perekonomian khususnya investasi. Salah satunya, kembalinya kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

"Dengan vaksinasi ini, maka para investor, para pelaku usaha akan lebih percaya diri lagi untuk melakukan suatu perencanaan yang matang dan realisasi investasi," kata Bahlil saat pemberian vaksinasi gotong royong perdana di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (18/5).

Jika investor kembali mendapatkan kepercayaan, katanya, diharapkan dapat menciptakan kembali lapangan kerja. Dampaknya tentu pada pendapatan negara.

"Karena itu tanggung jawab kita semua. Semoga ini menjadi momentum positif bagi Indonesia dan dunia internasional dalam melihat bagaimana Indonesia me-manage menyelesaikan maupun menyiasati Covid-19 yang ada di negara kita," bebernya.

Seperti diketahui, vaksinasi gotong royong perdana dimulai hari ini, 18 Mei 2021. Vaksinasi ini menyasar 220 Ribu, baik karyawan atau buruh dan sektor industri. Vaksin yang digunakan vaksin produksi Sinopharm.

Sementara itu harga yang ditetapkan merupakan harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh badan hukum atau badan usaha, sudah termasuk margin atau keuntungan 20 persen dan biaya distribusi franco kabupaten/kota. Tetapi dijelaskan dalam peraturan tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Selanjutnya pada tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta, sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen tetapi tidak termasuk pajak penghasilan (PPh).

Kemudian besaran harga pembelian vaksin ditetapkan setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari beberapa kementerian. Yaitu mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan jdih.kemkes.go.id.

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2021," akhir dari keputusan tersebut.