Menteri Edhy: 3 Kapal Pencuri Ikan Vietnam Baru Saja Diamankan di Natuna

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyatakan pemerintah baru saja mengamankan 3 kapal pencuri ikan asal Vietnam. Ke-3 kapal tersebut ditangkap di perairan Natuna. Menteri Edhy tak menampik data Sistem Monitoring Skylight yang menyatakan adanya 1.000 kapal asing yang di kawasan laut Natuna setiap harinya.

"1.000 kapal itu banyak kapal lain yang dagang, yang lewat ya. Itu kapalnya harus dilihat kapalnya sebagai kapal apa, apakah kapal dagang, kapal transportasi, kapal nelayan. Kalau kapal nelayan (asing penangkap ikan) yang ada kan sudah kita ambil, buktinya Vietnam kita berhasil ambil 3," tuturnya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1).

Dengan begitu, dia menganggap bahwa lautan Natuna memang daerah yang padat dilintasi kapal asing. Dia pun meminta agar masyarakat tak terpancing sebelum mengetahui apa jenis kapal yang ada di sana.

"Makanya kita jangan terpancing, terprovokasi, kita harus cool sikapi ini. Yang jelas kedaulatan di atas segala-galanya. Yang penting kita semua kompak di seluruh kementerian/lembaga," tegas Menteri Edhy.

Rencananya, Menteri Edhy Selasa (7/1) juga akan berkunjung ke Natuna guna melihat Anak Buah Kapal (ABK) yang berhasil mengamankan 3 kapal ikan asing asal Vietnam di utara perairan Pulau Laut, Kabupaten Natuna.

Saat ditanya apa langkah pemerintah selanjutnya terkait keberadaan kapal China di laut Natuna, Menteri Edhy belum mau banyak angkat bicara. "Ya tidak usah saya ceritakan di sini. Jangan bicara detil dulu, ini hubungannya dengan keamanan dan kedaulatan negara. Yang penting kita tetap cool, tidak terpancing," tukas dia.

Istana Tegaskan Jokowi Tak Mau Kompromi Soal Natuna

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna. Pernyataan ini menjawab masuknya kapal ikan China di perairan Natuna.

"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengulang kata Presiden Joko Widodo, Sabtu (4/1).

Fadjroel menyebut, berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna.

"Negara mempertahankan kedaulatan dan memprioritaskan usaha diplomatik damai untuk menyelesaikan konflik," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com