Menko Luhut segera wujudkan KEK Kepulauan Mentawai, incar 300.000 turis

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan komitmen pemerintah menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan Ekonomi Khusus akan dipusatkan di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai.

Luhut mengatakan, tahap awal pembangunan KEK yaitu dengan memperluas Bandara yang ada di Pulau Sibora. "Perpanjangan lapangan terbang di Pulau Sibora ini itu jadi 800 meter ke 1.600 meter. Sehingga (Pesawat Jenis) ATR bisa masuk," kata Luhut saat mengunjungi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (7/2).

Luhut mengatakan, Kepulauan Mentawai memang tepat untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Sebab, Mentawai memiliki spot surfing yang disukai oleh para wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Dia mencontohkan, lewat spot surfing di Mentawai tersebut dapat mampu menarik wisatawan mancanegara lebih banyak setiap tahunnya.

"Sekarang sudah banyak orang asing datang ke sini, meningkat sudah 9.000 orang lebih. Nah ini kita ingin turis sampai 300 ribu dengan KEK itu jalan," ujarnya.

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta pemerintah setempat untuk mengelola kekayaan alam yang ada di Kepulauan Mentawai. Luhut mengatakan, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit langsung merespon permintaan Kepala Negara tersebut.

"Nah tadi saya lihat Pak Wagub responnya sangat bagus untuk kita kerjakan. Itu yang akan segera kita lakukan. Nah minggu depan akhir atau paling lambat minggu berikutnya, Pak Bupati (Kepulauan Mentawai) dan tim dengan juga Pemda tingkat satu akan rapat di Jakarta, akan menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Sebenarnya, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat jauh lebih dulu mengajukan kawasan wisata Mandeh untuk menjadi KEK sebelum Mentawai menyusul mengajukan pengembangan kawasan ekonomi serupa. Namun, Luhut mengatakan, pengembangan KEK di Mande lambat. Lokasi wisata yang dijuluki ‘Raja Ampat Sumatera’ itu sudah sejak tahun 2015 belum juga mampu membuka lahan untuk pengembangan KEK.

"Kami dengan Menteri Pariwisata, pulang akan lewat Mande. Mau lihat Mande ini kenapa enggak jalan-jalan sejak 2015. Nah itu juga kami akan rapat di airport Padang, Minangkabau untuk mencari masalahnya apa untuk diselesaikan. Kan kita-kita saja yang ngatur, kenapa mesti ada masalah. Saya pikir kalau itu selesai Sumatera Barat tambah cantik, tambah hebat lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan Kepulauan Mentawai dianggap lebih cepat dalam mewujudkan pembangunan KEK sebab telah memiliki 2.600 hektare lahan yang dibebaskan oleh swasta. Sementara Mandeh, hingga kini pun belum mampu menggaet investor besar yang mau berpartisipasi dalam rencana KEK.

"Kemungkinan besar Mentawai lebih dulu. Di atas kertas sudah ada 2.600 hektar lahan di Mentawai yang telah dibebaskan, untuk digunakan sebagai KEK," ujarnya.

Lahan 2.600 hektar yang disiapkan menjadi KEK di Mentawai, tepatnya berada di Taileleu Pulau Siberut. Arief menegaskan bukan hal sulit menjadikan Mentawai sebagai KEK. Sebab, Mentawai telah memiliki modal besar yaitu keindahan ombak sebagai lokasi surfing kelas dunia.

"Pantai Kuta sebagai lokasi surfing, telah membawa Bali secara keseluruhan dikenal dunia. Begitu juga Pantai Plekung di Banyuwangi juga dikenal karena lokasi surfingnya. Mentawai pasti juga bisa," tegasnya.

Arief mengatakan apabila satu lokasi telah menjadi KEK, maka destinasi wisata lainnya di provinsi yang sama akan terpengaruh untuk menyiapkan diri menjadi KEK. Dia mencontohkan Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, telah jadi KEK. Lalu, dua destinasi di Bangka Belitung menyusul diusulkan yaitu Tanjung Gunung dan Sungai Liat.

"Sumatera Barat punya destinasi wisata yang lengkap, sayang kalau hanya satu KEK. Minimal dua KEK di Sumatera Barat. Untuk itu, komitmen membangun pariwisata di Sumatera Barat jangan sekadar basa-basi," ujarnya.

Sumatera Barat sebelumnya mengusulkan Kawasan Wisata Bahari Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi KEK. Destinasi yang dijuluki sebagai ‘Raja Ampat Sumatera’ tersebut belum mampu mewujudkan ‘syarat’ sebagai KEK sebab pembebasan lahan seluas 400 hektar tak tuntas. Mentawai lalu mengajukan diri menjadi KEK dengan kepastian telah menyediakan lahan 2.600 hektar.