Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) saat ini berencana mengembangkan mobil listrik nasional. Pemerintah memandang mobil listrik suatu keniscayaan sehingga tidak ingin tertinggal.Pemerintah Jokowi bukanlah yang pertama berniat mengembangkan mobil listrik. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mobil listrik dihebohkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.Namun, Dahlan saat itu harus menelan pil pahit. Mobil listrik Selo dan Tucuxi seharga miliaran Rupiah buatannya tidak mendapat izin dari pemerintah.Peneliti senior Core Indonesia Mohammad Faisal perkembangan industri Indonesia kalah jauh dibanding negara tetangga seperti Vietnam. Salah satu penyebabnya adalah minimnya dana riset dan apresiasi pemerintah terhadap riset-riset teknologi industri.Selain dana, yang perlu diperhatikan adalah soal paradigma dan pemberian apresiasi. Oleh sebab itu, harus ada peran dari pemerintah, untuk menghubungkan para peneliti dengan pelaku usaha."Misalnya beberapa waktu yang lalu kan ada mobil listrik. Tapi itu tidak mendapat apresiasi, malah diintimidasi karena kepentingan politik," pungkasnya.Kini pemerintah Jokowi kembali hidupkan asa mobil listrik buatan Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mendorong Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) agar serius untuk mengembangkan proyek mobil listrik. Dia ingin Indonesia bisa menjadi negara produsen mobil ramah lingkungan ini."Kita harus melihat ke depan. Jangan sampai kita hanya jadi pasar saja, tidak bisa produksi sendiri. Saya minta ke BPPT untuk bisa mengembangkan proyek ini," kata Menko Luhut.Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KemenristekDikti), Jumain Appe, mengatakan hal yang paling sulit dalam pengembangan riset mobil listrik tersebut adalah dari sisi baterai dan motor. Sebab, kedua komponen penting tersebut belum bisa dikembangkan di dalam negeri. Apalagi, dua alat penting itu merupakan komponen vital untuk mobil listrik."Baterai dan motornya belum bisa dikembangkan dalam negeri. Kalau belum bisa dikembangkan di tanah air, agak sulit. Ini Karena 60 persen biaya untuk mobil listrik banyak di situ," ujarnya.Selain itu juga, kendalanya adalah infrastruktur untuk mengisi daya pada mobil listrik dan pendanaan riset yang membutuhkan dana tidak sedikit.Bagaimana pemerintah menghadapi sejumlah tantangan ini? Temukan jawabannya di halaman berikutnya.
Advertisement
Menko Luhut telah meminta alokasi anggaran pengembangan mobil listrik. Selain pendanaan, Menko Luhut juga mengaku sudah meminta kementerian terkait dari segi regulasi. "Saya sudah bilang ke Bu Menkeu, anggaran harus ditambah, jangan sampai kekurangan untuk pengembangan teknologi dalam negeri," ujarnya.Namun, Pengamat Transportasi dan Kebijakan Publik, Agus Pambagio, berpendapat kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan Indonesia untuk melakukan riset sendiri."Kan harus ada R and D nya lama, duitnya ada tidak? Kalau minta anggarkan sih bisa, cuma disetujui atau tidaknya kan, ada duitnya tidak? Mau ngutang lagi?" tegasnya.Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengakui produksi massal mobil listrik membutuhkan biaya tidak sedikit. Maka dari itu, dia mengatakan insentif pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan rencana ini. "Mobil listrik itu kan mahal. Mobil listrik itu harus ada insentif dari pemerintah," ungkapnya.Terkait industri komponen pendukung, Menteri Airlangga mengaku pihaknya terus mengerjakannya. Sebab, mobil listrik sudah ada dalam peta jalan atau roadmap pengembangan industri otomotif Tanah Air."Tentunya kita akan liat dari pengembangan industri electric motor Indonesia. Seperti, pengembangan industri baterai di Indonesia," pungkasnya. Bagaimana dengan infrastruktur pendukung seperti lokasi isi ulang daya mobil? Silakan lanjut membaca di halaman sebelah.
Advertisement
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pihaknya tengah mengkaji penyediaan lokasi charger untuk mobil listrik di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sejauh ini, Pulau Jawa paling siap dalam menyediakan pasokan listrik untuk mobil listrik."Kalau listrik kami tidak khawatir, apalagi Pulau Jawa. Misal semua pembangkit JAWA 1 itu semua selesai malah kelebihan pasokan listrik. Jadi paling tidak untuk Jawa tidak khawatir lah," kata Staf Komunikasi Menteri ESDM, Hadi Djuraid.Selain itu, pemerintah juga tengah gencar mendorong pencapaian bauran energi nasional sekitar 23 persen pada 2025. Salah satu langkah yang dilakukan dengan mengkampanyekan penggunaan EBT di sektor ketenagalistrikan hingga transportasi.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mencontohkan penggunaan EBT dalam transportasi dapat diimplementasi pada kendaraan listrik. Dengan menerapkan penggunaan EBT pada kendaraan listrik dapat memperoleh harga yang kompetitif."Soal transportasi, saya mendapatkan masukan dari stakeholder tentang cara bagaimana kendaraan listrik itu bisa mulai digunakan di Indonesia dengan harga yang kompetitif," ujar Menteri Jonan.
Agus Pambagio mengatakan Indonesia membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk bisa memproduksi mobil nasional sendiri. Untuk itu, dia menyarankan saat ini pemerintah segera fokus untuk meriset pengembangan mobil listrik sehingga impian pemerintah untuk memproduksi mobil listrik dapat tercapai."Hanya untuk nantinya 20 tahun 30 tahun lagi bisa bikin sendiri, jangan cuma beli saja. Fokus riset saja dulu. Siapin energi listrik, terus kalau minyak kita jadi enggak laku siap enggak? karena enggak ada yang beli lagi kendaraan pakai listrik," ujar Agus kepada merdeka.com di Jakarta.