KPK Imbau BUMN Waspadai Investasi China, Ini Tanggapan Menko Luhut
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menanggapi pernyataan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait imbauan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berhati-hati menerima investasi dari China. Menurutnya, selama ini investasi dari China tidak pernah bermasalah.
"(Investasi dari China) Baik, tidak ada masalah," ujar Menko Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (10/5).
Menko Luhut menjelaskan, sebenarnya jika untuk memberantas adanya potensi korupsi maka tidak hanya Investasi dari China yang harus diwaspadai. Tetapi juga semua investasi yang dikerjakan harus diwaspadai agar tidak terjadi penyelewengan dana milik negara.
"Ya hati-hati jangan dari China. Semua pun kita harus hati-hati," tegas Menko Luhut.
Luhut menambahkan, Indonesia sebaiknya belajar dari negara tirai bambu tersebut dalam hal pemberantasan korupsi. Di mana di negara itu, oknum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi ditembak mati.
"Gini, kalau mau belajar bagaimana memberantas korupsi, lihat lah China itu. Tembak mati di sana itu," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarief mewanti-wanti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tak sembarangan menerima investasi dari China.
Menurut Syarif, investor asal China tak sungkan untuk memberi suap agar mendapatkan sebuah proyek. Hal tersebut disampaikan Syarif dalam acara Seminar bertajuk 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Terpercaya' di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).
Syarif mengatakan hal tersebut bukan tanpa data. Menurut Syarif, berdasarkan data di tahun 2018 soal negara-negara yang mudah memberi suap, China menempati posisi pertama. Sedangkan, Indonesia ada di posisi keenam.
"Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah China. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati- hati," ujar Laode di hadapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran petinggi BUMN lainnya.
Syarif mengatakan, kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di negara-negara Eropa. Menurut Syarif, di Eropa ketika melakukan penyuapan kepada pejabat negara asing akan dijerat melalui hukum.
"Karena kalau negara Eropa atau USA, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan China belum. Jadi kalau Eropa, kalau menyuap public official mereka bisa kena (terjerat hukum) makanya mereka (investor Eropa dan USA) hati-hati," kata dia.
Oleh karena itu, Syarif berharap agar BUMN bisa memilah dalam menerima investasi dari negara asing. Syarif membeberkan dua cara agar penyuapan tidak terjadi.
"Kita yang mengatur regulasinya, syaratnya harus sesuai regulasi yang ada di Indonesia. Kedua manajemen anti suap itu harus kita jalankan," kata Syarif.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mengenal Tugas KPU dan Wewenangnya, Perlu Diketahui
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemenko Perekonomian: Pengusaha Tahan Investasi Sampai Ada Presiden Terpilih
Memasuki tahun politik 2024, banyak investor yang mempertanyakan peluang berinvestasi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Paparkan Potensi Investasi IKN di Depan Pengusaha-Pengusaha Brunei Darussalam
Jokowi juga akan menghadiri resepsi pernikahan Pangeran Mateen di Brunei Darussalam
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaBupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif
Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri
Baca SelengkapnyaDidukung Petani Sawit, Ganjar Diminta Tiru China Hukum Mati Koruptor
Jika terpilih jadi presiden, Ganjar diharapkan bisa meniru China dalam menghukum koruptor
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Investor Makin Yakin Berinvestasi di IKN Usai Pemilu 2024
Jokowi mengklaim saat ini banyak investor yang mengantre untuk berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi Klaim Banyak Investor Antre Mau Bangun IKN: Tapi Disaring Sesuai Kebutuhan
Pemerintah melakukan verifikasi dan penyaringan investor sesuai kebutuhan di IKN.
Baca SelengkapnyaAkal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya