Ketua Kadin: Kontribusi UMKM ke Produk Ekspor RI Masih Rendah

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani mengakui bahwa nilai kontribusi UMKM Indonesia terhadap aktivitas ekspor masih rendah. Yakni hanya berkisar 14,3 persen.

"Kita akui kalau kita lihat dari segi ekspor kita hanya baru menyumbangkan kurang lebih 14,3 persen," tuturnya dalam Webinar Shopee bertajuk UMKM Indonesia Menuju Pasar Global, Senin (14/6).

Padahal, UMKM Indonesia mempunyai peluang peningkatan nilai kontribusi terhadap ekspor. Menyusul keandalan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi 60 persen terhadap PDB.

"UMKM kita juga mampu menyumbangkan hingga 96 persen dari total pekerja (Indonesia)," imbuhnya.

Maka dari itu, Kadin berharap adanya tambahan stimulus yang digelontorkan pemerintah terhadap UMKM. Salah satunya terkait pembiayaan. Dengan bantuan tersebut diharapkan bisa menjaga kelangsungan bisnis industri UMKM di situasi ekonomi sulit akibat penyebaran virus corona jenis baru tersebut.

"Sehingga UMKM bisa kembali bangkit. Dan juga mendorong perekonomian kita ke depan," terangnya.

Target Peningkatan Kontribusi

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan adanya peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor ke level 15 persen. Hal ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menginginkan adanya peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor yang saat ini baru mencapai 14 persen.

"Kementerian Koperasi dan UKM diminta presiden (Jokowi) untuk dongkrak ekspor produk UMKM saat ini baru 14 persen. Kita targetkan 15 persen lah tidak usah jauh-jauh," bebernya dalam acara Opening Ceremony Ina Fashion Smesco Online Expo 2021, Rabu (21/4).

Maka dari itu, kata Menkop Teten, pihaknya terus berbenah untuk menciptakan ekosistem berusaha yang jauh lebih kondusif daripada saat ini. "Ini mampu mendukung tumbuhnya UMKM naik kelas, termasuk go global. Kami sedang siapkan," bebernya.

Menteri Teten merinci, ikhtiar untuk penciptaan iklim berusaha yang lebih kondusif itu akan dimulai dengan menghadirkan sistem pembiayaan yang lebih memudahkan pelaku UMKM untuk mengaksesnya. Sehingga memungkinkan UMKM bisa meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing produk hingga ke pasar internasional.

"Karena selama ini banyak sekali pembiayaan untuk skala mikro, hampir di seluruh dunia segala model pembiayaan mikro ada di Indonesia. Tetapi dalam evaluasi kami ternyata (aksesnya) tidak mudah bagi mereka untuk mendapat kredit komersial pengembangan kapasitas usahanya," sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga terus berupaya meningkatkan nilai alokasi porsi kredit perbankan bagi UMKM hingga di atas 30 persen pada 2024 mendatang. Saat ini, porsi kredit perbankan bagi UMKM baru mencapai 20 persen.

"Begitu juga KUR, saat ini baru maksimum Rp500 juta. Nah, Presiden Jokowi minta tingkatan sampai Rp20 miliar. Sehingga ada kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan kapasitas usahanya," terangnya.

"Karena kalau hanya Rp500 juta, ya nantinya hanya bisa untuk bertahan di tingkat mikro terus. Padahal kita perlu menambah jumlah kewirausahaan kita," tukasnya.