Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana pembentukan induk usaha atau holding BUMN di Istana Negara, Jakarta. Rapat tersebut guna mematangkan rencana holding BUMN yang digagas Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dalam rapat tersebut, Jokowi mengatakan peran BUMN sangat besar di Indonesia. Selain mengelola sumber daya alam, BUMN juga menjadi lokomotif penggerak roda perekonomian nasional. Untuk itu, kata Jokowi, pembentukan induk usaha holding ini harus segera diwujudkan.
"Dan setiap tahap, mulai tahap persiapan sampai proses di korporasi harus betul-betul dikalkulasi harus dihitung dengan baik sebab holdingisasi bukan semata-mata strategi pengurangan pembiayaan suntikan PMN. Tidak, atau mekanisme pengabsahan saham negara sebagai inbreng saham yang ditunjuk sebagai induk perusahaan. Tapi harus dipahami bahwa penggabungan BUMN ini dimaksudkan untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama persaingan global," ujarnya, Jumat (12/8.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan pembentukan induk usaha ini bukan untuk menghilangkan BUMN. Bukan juga untuk melakukan privatisasi seluruh perusahaan BUMN.
"Ini berbeda. Tidak menghilangkan status BUMN pada perseroan yang menjadi anak perusahaan yang sahamnya diinbrengkan. Dan juga tidak menghilangkan atau mengurangi portofolio saham negara secara absolut. Ini tekanan ini perlu saya sampaikan supaya tidak keliru nanti," katanya.
Lebih lanjut, Jokowi menambahkan pembentukan holding BUMN ini justru ingin memperkuat BUMN. Sehingga BUMN bisa keluar kandang dan bisa menjadi perusahaan kelas dunia.
"Saya harapkan bahwa pengelolaan BUMN dijalankan berdasarkan paradigma yang menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi bisnis yang tentu saja hal ini sesuai dengan juga putusan yang diambil oleh MK. Dan juga jangan lagi BUMN kita ada intervensi-intervensi ke perusahaan BUMN sehingga kita sekali lagi dapat mengikuti perkembangan, dan BUMN kita bisa bersaing, berkompetisi di dalam skala global," pungkasnya.