Jokowi mulai khawatir Jawa-Bali bakal krisis listrik di 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir Pulau Jawa dan Bali akan mengalami krisis pada 2019. Apabila, kebutuhan kapasitas listrik sebesar 21.000 megawatt (MW) tidak terpenuhi.

"Kalau kita lihat kebutuhan Jawa-Bali masih 21.000 MW kebutuhan yang sangat besar yang harus segera dikejar, harus segera dipercepat pelaksanaannya karena kalau tidak, 2019 akan ada kekurangan listrik di Jawa-Bali," ujar Jokowi dalam 'Groundbreaking' PLTU Lontar Extention 1x315 MW di Tangerang, Banten, Jumat (10/6).

Jokowi menegaskan apabila tidak terpenuhi, maka Pulau Jawa dan Bali akan dilakukan pemadaman bergilir. Untuk itu, kata dia, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur kelistrikan.

"Kalau tidak kita kawal betul, tidak ke lapangan betul, 35.000 MW bukan target, itu kebutuhan. Kalau itu tidak ketemu, bisa nantinya di provinsi-provinsi itu keadaannya sama, 'byar pet-byar pet'," kata dia.

Dia menambahkan, peningkatan investasi berupa pembangunan industri dan pembangunan pabrik baru akan terkendala jika masalah kelistrikan belum terselesaikan.

"Sehingga ada yang diselesaikan lewat PPP, investor swasta, 25.900 dikerjakan PLN. Yang PLN ada yang bisa cepat dengan 'Mobile Power Plant'. Ada juga yang seperti ini PLTU, makan waktu sampai 4 tahun," tegas dia.

Namun, Jokowi meminta penyelesaian pembangunan PLTU Lontar ini harus lebih cepat enam bulan dari target. Alasannya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik di wilayah tersebut.

Terkait prioritas kelistrikan, Jokowi mengaku pemerintah telah menghitung dan mengkalkulasikan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

"(Prioritas) semuanya, itu kebutuhan sudah dihitung, di pemukiman, industri, semuanya. Hitungannya, karena ada pertumbuhan di perumahan, ada juga pertumbuhan di industri manufaktur. Lebih ke situ, keduanya," pungkas dia.