Merdeka.com - Mulai sekarang, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dapat mengakses transaksi rekening Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara online setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menyetujui keinginan BPK tersebut.

Untuk bisa mengakses transaksi online, BPK menggandeng tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni BRI, BNI dan Bank Mandiri.

Ketua BPK Hadi Poernomo menuturkan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan akses rekening pemda di Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

"Tadinya kita nggak bisa akses rekening, tapi karena Pak Jokowi sudah mengizinkan ya bersyukur. Karena kita ingin menciptakan keuangan daerah yang transparan, terbuka dan akuntabel," ujar Hadi di Kantor BPK Pusat, Jakarta, Rabu (16/4).

Selama ini, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang kerap dilakukan oleh pejabat pemerintah.

"Telah melakukan penandatanganan terhadap pengelolaan keuangan negara. BPK provinsi Jakarta dengan kerjasama dengan Pemda DKI dan bank DKI. Hal ini menjadi momentum dalam melakukan akses transaksi bank pemerintah untuk mendorong akuntabilitas keuangan pemerintah," jelasnya.

Sampai saat ini, BPK telah bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk melakukan akses dan pemeriksaan keuangan daerah dengan total 409 pemerintahan.

"Kementerian BUMN 1, Pemprov 34, Pemerintah Kabupaten 353, Pemerintah Kota 73, BPD 26, dan Bank BUMN 3. Jadi total 409," ucapnya.

Penandatanganan dilakukan antara Ketua BPK Hadi Poernomo dengan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Direktur Utama BNI Gatot M Suwondo, Direktur Utama BRI Sofjan Basir, dan Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin.