Brexit bikin pemerintah salah momentum intip transaksi kartu kredit

Merdeka.com - Brexit atau hengkangnya Inggris dari Uni Eropa dinilai secara tidak langsung bisa menimbulkan tekanan tersendiri untuk Indonesia. Peristiwa mengejutkan tersebut menguatkan sinyal bahwa pemerintah masih belum bisa mengandalkan faktor eksternal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"China memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Inggris. Di sisi lain, China adalah mitra dagang utama Indonesia. Jika perdagangan China dengan Inggris terganggu, maka akan berpengaruh ke Indonesia," kata Kepala Ekonomi Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih saat diskusi: Inggris Memilih Mudik dari Uni Eropa, Jakarta, Sabtu (25/6).

Atas dasar itu, mau tidak mau, pemerintah masih harus mengandalkan kekuatan ekonomi domestik untuk menggenjot pertumbuhan. Dan konsumsi masyarakat adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang utama untuk Indonesia.

"Jadi daya beli masyarakat harus dikuatkan," katanya.

Namun, Lana melihat ada kebijakan pemerintah yang berpotensi menahan geliat konsumsi masyarakat. Yaitu, kewajiban perbankan melaporkan transaksi kartu kredit nasabah.

"Wajib lapor transaksi kartu kredit kalau dalam situasi ekonomi normal boleh-boleh saja," katanya.

"Kemarin perbankan mengeluhkan transaksi kartu kredit turun 15 persen. Jadi wajib lapor transaksi kartu kredit untuk sekarang ini momentumnya kurang tepat."

Seperti diberitakan, per akhir Mei lalu, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu mewajibkan 23 bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit melaporkan transaksi "uang plastik" nasabahnya.

Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.