BPJS butuh Rp 100 T biayai kesehatan masyarakat Indonesia

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan negara membutuhkan uang Rp 100 triliun untuk mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Jika seluruh masyarakat sudah tercover, perputaran uang akan mencapai Rp 80 sampai 100 triliun," kata Agung saat meninjau pelaksanaan BPJS Kesehatan di kantor cabang di Denpasar, Bali, Jumat (3/1).

Hingga saat ini, kata Agung, sudah sekitar Rp 40 triliun dikeluarkan dari APBN untuk mencover 121,6 juta peserta BPJS Kesehatan yang sebagian besar berasal dari peserta Jamkesmas, Askes PNS, TNI/ Polri dan asuransi tertentu.

Anggaran Rp 40 triliun itu dipakai untuk membayar premi BPJS dan menambah dukungan penyediaan fasilitas, peralatan rumah sakit serta Puskesmas di seluruh daerah yang ditunjuk melayani BPJS Kesehatan.

Saat ini, lanjutnya, masih ada sekitar 121 juta masyarakat yang belum tercover, terutama yang berasal dari pekerja mandiri dan sektor informal. "Yang sekarang sudah ikut BPJS memang sebagian besar limpahan dari Askes Jamkesmas dan asuransi tertentu. Yang benar-benar peserta mandiri masih kecil," ujar Agung.

Dia mengakui masih kecilnya peserta mandiri yang ikut BPJS karena kurang gencarnya sosialisasi. "Tapi lambat laun pasti semua tercover, apalagi targetnya sampai lima tahun," pungkas Agung.