Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Beda dengan Jokowi, BKPM akui kisruh KPK vs Polri ganggu investasi

Beda dengan Jokowi, BKPM akui kisruh KPK vs Polri ganggu investasi gedung BKPM. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengakui kisruh Polri vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agak mengganggu investasi yang akan masuk ke Indonesia. Namun, gangguan tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan ketimbang situasi politik pada pemilihan umum lalu.

"Betul. Masalah hukum itu yang terjadi sekarang ini, masih dalam koridor yang tidak terlalu mengkhawatirkan," ujar Franky usai meluncurkan PTSP di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/1).

Menurut Franky, banyak investor yang mengaku tidak terlalu pusing dengan situasi politik saat ini. Lantaran, situasi politik pada saat pemilihan presiden lebih panas ketimbang kisruh KPK vs Polri.

"Para investor yang berkomunikasi dengan kami bilang begini, tensi lebih tinggi pada saat pilpres. Saya tidak tahu kadarnya seberapa tapi waktu pilpres jauh lebih tinggi untuk memutuskan apakah investasi sekarang atau tidak," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berpengaruh negatif terhadap investasi ke Indonesia. Dia juga memastikan kisruh tersebut tidak mempengaruhi investasi lantaran investor lebih optimis dengan dibukanya Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP) pusat.

"Kalau saya bilang tidak ada, ndak ngaruh. Tanya ke investornya saja," ujar Jokowi dalam peluncuran PTSP di Kantor BKPM.

Kisruh KPK vs Polri diawali dengan ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK. Padahal, Presiden Jokowi menjadikan BG sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman.

Bahkan, kisruh tersebut merebak usai Bareskrim Mabes Polri menetapkan Bambang Widjojanto menjadi tersangka kasus pemberian saksi palsu pada pilkada Kotawaringing Barat, Kalimantan Tengah pada 2010 lalu.

Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Joubert Maramis mengatakan masalah antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dikhawatirkan akan menimbulkan kecemasan investor untuk masuk ke Indonesia.

"Masalah KPK dan Polri ini dikhawatirkan akan berdampak tidak langsung akibat persepsi yang salah dari investor luar negeri," kata Joubert.

Joubert mengatakan, jika investor luar negeri melihat kasus Polri dan KPK adalah kasus dalam ranah penegakan hukum yang obyektif maka tidak jadi soal, namun jika dilihat sebagai "aksi balas dendam" antar kedua institusi negara maka dampaknya negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Investor yang salah menilai kasus ini akan menganggap konsistensi obyektivitas hukum sangat lemah dan ini tidak baik bagi bisnis di Indonesia.

"Bagaimana bisa membangun negeri ini jika institusi kuat di Indonesia saling menunjukkan gigi, aksi balas-membalas ini sangat tidak baik bagi iklim investasi di Indonesia," ujarnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Masuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih 'Wait and See' Buat  Investasi di IKN

Masuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih 'Wait and See' Buat Investasi di IKN

Hal ini tidak lepas proses pemilihan presiden-wakil presiden Indonesia pada 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses

Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.

Baca Selengkapnya