Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proyek ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur ini akan masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Bersama program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Untuk itu, kami dari Kementerian Keuangan tentu memahami sekarang masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Dan, kita juga sedang dalam rangka pemulihan ekonomi," ujar Menteri Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1).

"Dua hal ini tetap akan jadi utama, namun di dalam pelaksanaan pembangunan IKN, terutama untuk momentum awalnya bisa dikategorikan sebagai proses pemulihan ekonomi," sambungnya.

Bendahara Negara menyebut, paket anggaran PEN tahun ini sebesar Rp 450 triliun sejauh ini belum dirinci seluruhnya. Sehingga momentum pembangunan ibu kota baru masih bisa terselip di dalamnya.

Alokasi Anggaran PEN 2022

Menteri Sri Mulyani bercerita, alokasi anggaran untuk program PEN di 2020/2021 masih terdiri dari kelompok penanganan Covid-19 sebagai yang paling penting untuk syarat negara pulih kembali.

Sementara untuk 2022 dan seterusnya, pemerintah bisa mendesain kembali kebutuhan awal program tersebut, terutama pelaksanaan akses infrastruktur agar bisa masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi di dalam program PEN 2022.

"Untuk 2023 dan 2024, tentu dengan melihat perkembangan covid, ada juga momentum lain yaitu pemilihan umum yang harus disiapkan dan anggarannya mungkin cukup besar untuk tahun 2023 dan 2024. Dan tentu kemudian pembangunan IKN ini," urainya.

Skema Pembiayaan Pembangunan

Proses pengerjaan pembangunan ibu kota baru dijadwalkan memakan waktu dari 2022-2045. Biayanya akan banyak bersumber dari APBN maupun skema kerjasama dengan badan usaha atau pihak swasta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proyek pembangunan ibu kota baru harus segera dimasukan ke dalam desain jangka sangat pendek saat ini, yakni alokasi APBN untuk periode 2022-2024.

"Artinya, di 2022-2024, penanganan covid, pemulihan ekonomi, penyelenggaraan pemilu dan IKN semuanya ada di dalam APBN yang akan kita desain. Dan pada saat yang sama maksimum defisit 3 persen mulai tahun 2023 akan diupayakan tetap terjaga," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/1).

Untuk jangka menengah-panjang, yakni pada kurun waktu 2025-2045, Menteri Sri Mulyani akan melihat keseluruhan estimasi yang negara. Itu tentu akan dibagi menjadi bagian yang membutuhkan APBN secara langsung, sama seperti jangka pendek pada 2022-2025.

"Berapa yang akan jadi porsi APBN, ini kira-kira mendanai satu, untuk belanja pembangunan yang harus disediakan, seperti komplek pemerintahan. Kemudian juga dari sisi infrastruktur dasar, seperti untuk bendungan air, telekomunikasi, jalan raya, dan listrik yang semuanya akan di-install dan dibangun," bebernya.

Sedangkan sebagian proyek ibu kota baru lainnya nanti akan masuk dalam skema dengan pendanaan swasta, seperti melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

"Itu pasti juga akan membutuhkan APBN, apakah dalam bentuk project development fund, apa dalam bentuk viability gap (fund), atau dalam bentuk dukungan lainnya. Itu kita sudah mulai identifikasi," kata Menteri Sri Mulyani.

Untuk jangka pendek, pemerintah akan lebih berfokus pada belanja barang. Jika nanti sudah benar-benar dalam tahap perpindahan, Sri Mulyani mengucapkan, maka dalam APBN pun sudah harus dimasukan mengenai berbagai tambahan tunjangan akibat konsekuensi dari pemindahan itu.

"Karena konsep dari IKN adalah sebuah new way of living dan new way of working. Ini akan berbeda sekali dengan konsep yang kita lakukan sekarang. Jadi desain dari perkantoran akan berbeda, dan tentu akan timbulkan sebuah dinamika yang baru," tuturnya.

"Implikasi dari sisi belanja pegawai dan belanja barang nanti akan kita lihat berdasarkan tahapan pemulihan tersebut dalam jangka menengah-panjang," tandas Menteri Sri Mulyani.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com