Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menyebut bahwa masalah pangan di awal tahun 2021 bisa diantisipasi dengan melakukan kontrak jangka panjang dengan negara-negara mitra impor.
"Menurut saya seharusnya pemerintah punya kontrak melalui asosiasi. Memang selama ini asosiasi yang melakukan kontrak dengan jangka 1-2 tahun dan asosiasi harus menguatkan barisan agar bisa melakukan pembelian dalam jangka waktu lama," kata Tauhid saat dihubungi oleh Liputan6.com, Minggu (31/1).
Tauhid menjelaskan, biasanya kontrak impor pangan itu dilakukan 3-4 bulan sebelumnya. Ternyata sudah ada negara lain yang sudah duluan. Misalnya negara China yang memborong kedelai di pasar global.
"Mereka tahu disaat seperti ini, kondisi global tidak menentu akan ada kelangkaan atau masalah di sektor transportasinya baik di pelabuhan dan lainnya karena ada covid-19. Sehingga tiap negara menyetok kebutuhan impornya lebih banyak," katanya.
Terkait berbagai masalah komoditi pangan di Indonesia mulai dari kenaikan harga kedelai dan daging sapi yang berujung pada keterbatasan stok di pasar, Tauhid menilai ini menandakan permintaan sudah mulai pulih meskipun masih ada sedikit masalah terkait stok pangan.
Misalnya untuk masalah terkait daging sapi yang naik berarti ada sedikit pemulihan, tapi belum pulih total. Maka untuk daging sapi seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab, kalau stok kurang, pemerintah seharusnya cepat melakukan impor.
"Menurut saya ada antisipasi terhadap perubahan kebutuhan domestik harusnya cepat, tapi ini terlambat. Kalau pengadaan dari luarkan, wewenangnya dari Kementerian Perdagangan dan rekomendasinya dari Kementerian Pertanian," ungkap Tauhid.
Demikian dengan kondisi ketahanan pangan yang cukup tertekan di awal tahun ini, ditambah lambatnya impor. Akhirnya Indonesia mengalami kelangkaan dan kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti kedelai, cabai rawit merah, dan daging sapi.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com