Pengembang Perumahan Nakal

Warga Jakarta Timur bernama Fatmawati (31) harus kecewa lantaran menjadi korban penggelapan dan penipuan saat membeli rumah.

Pramono Anung berjanji bakal menindak pengembang nakal bila diberi mandat memimpin Jakarta.

Abdul menegaskan, penyegelan perumahan Bhuvana Village Regency tersebut berdasarkan hasil dialog antara konsumen pengembang PT. Sukses Indonesia Anugerah Property (SIAP) dengan DPRD Kabupaten Tangerang.

Puluhan warga kabupaten Tangerang mengaku menjadi korban penipuan proyek pengembang perumahan Bhuvana Village Regency. Mereka mengadu ke kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (1/9).

Hampir 3 tahun sejak tahun 2018 kasus pidana penipuan, penggelapan, pencucian uang berkedok jual beli apartemen dan kondotel Grand Eschol Residence, Tangerang, akhirnya masuk persidangan.

Unit Harta dan Benda (Harda) Polrestabes Surabaya yang dipimpin Kanit Iptu Giadi Nugraha membongkar kasus penipuan perumahan fiktif berkedok syariah di Jalan Raya Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo. Sedikitnya ada 32 orang lebih yang menjadi korban, dengan kerugian mencapai puluhan miliar Rupiah.

Ahmad mengaku prihatin dengan maraknya kasus penipuan yang dilakukan pengembang ilegal dalam kasus jual beli rumah, sehingga banyak masyarakat dirugikan.

engamat properti, Ali Tranghanda meminta pemerintah untuk tidak segan-segan menindak tegas pengembang rumah subsidi nakal. Dia bahkan meminta pemerintah untuk tak ragu memasukkan daftar hitam (black list) pengembang yang tidak bekerja secara memuaskan.

Tertipu pengembang nakal, ini cara menggugatnya. sejatinya hanya ada dua cara untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Jalur hukum perdata dan pidana. Pelaku usaha (dalam hal ini developer) yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi pidana kurungan atau denda maksimal hingga 5 tahun.

AJB dan SHM tak diserahkan, pembeli ruko gugat pengembang properti. Dalam proses pembelian, Roemin selaku pembeli sudah menyerahkan uang Rp 1,1 miliar lebih. Namun saat serah terima ruko, tak dibarengi dengan penyerahan AJB dan SHM.

Umumnya menyangkut pembangunan bermasalah, pengelolaan perumahan oleh pengembang, dan keterlambatan serah terima sertifikat.