Pemprov Sumsel

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memotivasi semua guru untuk memiliki sertifikasi profesi guna meningkatkan kualitas mengajar dan lulusan. Inisiatif ini penting untuk masa depan pendidikan di Sumsel.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serius dalam upaya Perbaikan Kualitas Panti Asuhan di 17 kabupaten/kota pada tahun 2026, demi masa depan anak-anak yatim piatu yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Simak instansi mana saja yang dikecualikan dari WFH ASN Sumsel ini.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara tegas melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Larangan Kendaraan Dinas Mudik ini bertujuan menjaga integritas dan mencegah penyalahgunaan fasilitas negara, denga

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) sukses memberangkatkan 941 peserta program Mudik Gratis 2026 menggunakan 27 unit bus, mengurangi kepadatan lalu lintas dan memastikan perjalanan aman serta nyaman bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) serius mengoptimalkan program Perpustakaan Keliling Sumsel untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat hingga pelosok daerah, demi menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi membuka Posko Pengaduan THR Sumsel untuk memastikan pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh pekerja di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mengkaji usulan kenaikan dana bantuan parpol. Kebijakan ini mempertimbangkan kebutuhan operasional partai, namun tetap menjaga stabilitas fiskal daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serius mewujudkan pemerataan PAUD Sumsel di seluruh desa dan kelurahan, bertujuan meningkatkan kualitas SDM dan mempersiapkan anak menghadapi jenjang pendidikan dasar.

Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Sumatera Selatan! Pemprov Sumsel menjamin gaji PPPK paruh waktu yang tertunda akan cair sebelum Idul Fitri 2026 secara rapel hingga Februari.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali hadirkan program Mudik Gratis Lebaran 2026, menyediakan 2.912 kursi kereta api demi perjalanan aman dan nyaman bagi pemudik.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tengah mengkaji pemberian diskresi terbatas untuk angkutan batu bara guna pasokan PLTU Bengkulu, namun dengan syarat ketat dan bersifat sementara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mengagendakan Operasi Pasar Murah sepanjang tahun 2026 untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan inflasi, terutama jelang Ramadan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan perbaikan Jembatan P6 Lalan di Musi Banyuasin selesai dalam tujuh bulan setelah alur sungai dibuka kembali, didukung komitmen pendanaan dan pengawasan ketat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serius mempercepat penyediaan rumah MBR. Kolaborasi dengan 17 kabupaten/kota serta pemangku kepentingan jadi kunci wujudkan hunian layak bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tengah mengkaji pemberian diskresi angkutan batu bara secara selektif. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlangsungan operasional PLTU Sumbagsel 1 yang vital bagi pasokan listrik di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serius mengupayakan pemerataan dokter kandungan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengintensifkan persiapan menghadapi bencana alam musim hujan 2025 dengan menyiapkan bantuan tanggap darurat dan menyiagakan ratusan sukarelawan Tagana, guna memperkuat kesiapsiagaan bencana Sumsel.

Pemprov Sumsel memanfaatkan penyuluh kesehatan di 17 kabupaten/kota untuk gencarkan edukasi stunting, menekan angka kekerdilan, dan mencapai target nasional. Upaya ini krusial untuk masa depan anak-anak di Sumsel.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengoptimalkan program Perlindungan Anak di 17 kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dan mencegah kekerasan.