kinerja pegawai

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BKPSDM melakukan uji kompetensi terhadap 693 PPPK paruh waktu. Evaluasi PPPK Tuban ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kompetensi pegawai sesuai regulasi terbaru.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pelaksanaan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di Kota Bandarlampung berjalan baik, memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jember! Bupati Muhammad Fawait memastikan tidak akan ada PHK PPPK Jember hingga tahun 2027, baik penuh waktu maupun paruh waktu, asalkan kinerja tetap optimal.

Pemkab Parimo menegaskan **kinerja ASN Pemkab Parimo** tetap jadi prioritas utama, meski kini menerapkan sistem kerja fleksibel. Simak bagaimana pelayanan publik tetap prima dengan pengawasan ketat dan digitalisasi.

Pemerintah Kota Cirebon sedang finalisasi aturan WFH ASN yang akan berlaku pekan depan, dengan fokus pada efisiensi energi dan penyesuaian kebijakan pusat untuk optimalisasi kinerja.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) siap mengakselerasi Transformasi Digital nasional di tahun 2026, memprioritaskan pemanfaatan infrastruktur untuk program berdampak langsung bagi masyarakat.

Wali Kota Depok Supian Suri telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 7.036 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Depok. Penyerahan ini menekankan pentingnya pengabdian dan kinerja profesional mereka.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengumumkan daftar pegawai malas Pemprov Jabar di media sosial setiap bulan, mulai 1 November 2025, untuk melecut kinerja.

Wagub Banten tegaskan tunjangan kinerja (Tukin) ASN Banten dipertahankan namun pencairannya kini berbasis evaluasi dan pencapaian kinerja, setelah 5 tahun tak naik. Bagaimana skema barunya?

Pemkab Bekasi resmi menambah 981 PPPK untuk tingkatkan pelayanan publik. Apa saja formasi yang dibuka dan bagaimana komitmen Pemkab Bekasi terhadap penataan tenaga honorer?

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, tegas mengingatkan PPPK agar menjauhi PPPK Judi Online dan pinjaman online karena berpotensi merusak kinerja hingga berujung pemecatan. Apa dampaknya?