Inovasi Hukum

Penyelesaian Sengketa Bale Badami di Kota Bogor berhasil menuntaskan delapan kasus melalui musyawarah dan keadilan restoratif, menunjukkan efektivitas pendekatan non-litigasi dan membuka jalan bagi solusi hukum alternatif.

Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengintegrasikan mediasi keadilan restoratif dengan pelatihan kerja melalui BLK Adhyaksa untuk memulihkan sosial dan mencegah residivisme, menciptakan masa depan produktif bagi warga.

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

Kemenkum DIY berhasil mengharmonisasi 532 produk hukum daerah sepanjang 2025, menegaskan komitmen menciptakan regulasi berkualitas yang selaras dan aplikatif bagi masyarakat.

Kejaksaan Tinggi Bengkulu meluncurkan digitalisasi layanan hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berbasis AI, sebuah inovasi pertama di Indonesia, untuk mempercepat pemahaman dan meningkatkan

Wali Kota Medan Rico Waas mengapresiasi kesepakatan Pidana Kerja Sosial sebagai langkah konstruktif mewujudkan keadilan yang humanis, berfokus pada rehabilitasi, dan kontribusi positif.

Kemenkum Kalsel serius wujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui moto 'Si Haruan' dan inovasi layanan. Simak bagaimana mereka memperkuat integritas dan pelayanan publik!

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan. Keberhasilan Posbakum Bangka Barat ini bahkan diganjar penghargaan dari Kemenkumham.

Purwakarta meluncurkan 192 Rumah Restorative Justice di setiap desa/kelurahan, sebuah langkah visioner untuk menyelesaikan sengketa secara humanis dan adil tanpa biaya mahal.

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah gencar monitoring pembentukan Posbankum Desa di Kabupaten Semarang. Inisiatif ini diharapkan memperluas akses keadilan dan menjadi pusat mediasi di tingkat desa. Apa perannya?

Kanwil Kemenkum Sulteng baru saja menyerahkan enam Sertifikat Kekayaan Intelektual. Langkah ini bukan hanya memperkuat perlindungan hukum, tapi juga mendorong ekonomi kreatif daerah. Bagaimana dampaknya bagi pelaku usaha lokal?