Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) mencatat lima partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 tingkat kabupaten/kota di 14 daerah di Jawa Tengah (Jateng) tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Sehingga calon legislatifnya didiskualifikasi atau gagal melanjutkan kontestasi Pemilu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Achmad Husain mengatakan lima parpol di 14 daerah itu telah didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2024. Sehingga perolehan suara calon anggota DPRD dari parpol tersebut tidak dihitung.
"Untuk pemilihan DPRD kabupaten/kota partai tadi tidak dihitung karena dinyatakan tidak sah atau sudah didiskualifikasi. Nanti juga ada pengumuman dari KPU kabupaten/kota masing-masing di 14 daerah," kata Achmar Husein, Senin (29/1).
Lima parpol tingkat kabupaten/kota yang didiskualifikasi yaitu Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tingkat kabupaten/kota.
Adapun rinciannya di Banjarnegara ada dua partai, yakni Buruh dan Garuda, di Batang Partai Garuda, di Blora Partai Garuda, dan di Pati Partai Buruh.
Selanjutnya yang didiskualifikasi Partai Garuda Kabupaten Pekalongan, PBB Pemalang, Partai Buruh Purbalingga. Di Purworejo Partai Garuda dan PSI serta di Kabupaten Tegal Partai Garuda.
Kemudian Partai Hanura Wonogiri, Partai Buruh dan Partai Garuda Wonosobo, Partai Garuda dan PBB Kota Magelang, Partai Garuda Kota Tegal, dan Partai Garuda Demak.
"Lima parpol di 14 kabupaten/kota itu secara otomatis didiskualifikasi dari Pemilu di wilayahnya masing-masing," ungkap Husain.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawalu Jateng, Wahyudi Sutrisno mengaku pihaknya masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol tersebut apabila merasa rugi karena didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu.
"Kita masih menunggu respon dari lima parpol peserta Pemilu terkait dengan LADK yang tidak diserahkan di 14 kabupaten/kota. Apakah mereka mau mengajukan sengketa atau tidak," kata Wahyudi.
Ketua Partai Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim mengatakan partai Buruh Kabupaten Banjarnegara, Pati, Purbalingga, dan Wonosobo memang tidak melaporkan dana kampanye. Ini karena tidak ada caleg yang mendaftar di wilayah tersebut.
"Memang tidak ada calon legislatif di kabupaten tersebut. Jadi kita fokus mengamankan caleg DPRD Provinsi Jateng dan DPR RI," tutup Aulia.
Bawaslu masih menunggu pengajuan sengketa dari parpol apabila merasa rugi karena didiskualifikasi.
Pendapatan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu sebesar Rp2.002.000.000 atau sekitar Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya
Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca Selengkapnya
Tiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca Selengkapnya
Masyarakat diminta berpartisipasi mengawasi dan melapor segala bentuk pelanggaran Pemilu ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Keputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.
Baca Selengkapnya
Para pedagang konveksi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengalami penurunan penjualan produk alat kampanye.
Baca Selengkapnya
Namun daerah mana saja yang bakal berkoalisi masih dirahasiakan kedua parpol tersebut
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi