Syarief Hasan: Hak Jokowi jika mau hentikan kasus Bambang Widjojanto
Merdeka.com - Partai Demokrat menyatakan mendukung secara penuh agar Presiden Joko Widodo mendengar aspirasi rakyat untuk menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Namun soal wacana pemberian hak imunitas terhadap pimpinan KPK, Partai Demokrat belum mau menyatakan sikap soal itu.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, hak imunitas untuk pimpinan KPK masih sebuah wacana. Dia pun masih belum mau menanggapi hal tersebut.
"Saya tidak tahu. Ini kan wacana. Wacana kan tidak pasti. Kalau belum pasti tidak perlu ditanggapi," kata Syarief saat menggelar konferensi pers di Fraksi Demokrat, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Begitu juga soal wacana Presiden Jokowi memerintahkan agar Polri menghentikan penyidikan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Syarief menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi. Menurut dia, hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
"Sesuai UU SP3 hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Kalaupun Presiden memberikan tentunya itu hak prerogatif Presiden. Semua kebijakan itu harus sesuai dengan yang diatur UU," kata Syarief.
Seperti diketahui, kisruh KPK dan Polri berawal dari penetapan tersangka kepada calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Tak lama berselang Polri membalas menetapkan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Sejumlah LSM dan masyarakat antikorupsi menuding Polri telah melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Jokowi diminta turun tangan menengahi konflik tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHakim MK Ungkap Alasan Tak Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden
hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto Kritik Jokowi, dari Karir Keluarga hingga Pembagian Bansos
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBuka-Bukaan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Singgung Jokowi dan Demokrat
Tawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaUsai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi
Halim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaZulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnya