Cegah mahar politik, Fahri usul pemerintah biayai kampanye pilkada

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai praktik mahar politik mustahil dihindarkan dalam Pilkada. Fahri mengusulkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri membuat regulasi soal pembiayaan kampanye dan partai dalam Pilkada.

"Jadi ini imbauannya, itu kapan Kemenkeu, Kemendagri, ayolah regulasi cara membiayai kampanye atau membiayai parpol dalam pilkada secara lebih sehat sehingga jangan ada uang pribadi masuk ke dalam aliran darah dari proses politik pilkada itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).

Menurutnya, pemerintah harus mengambil alih pembiayaan politik. Jika tidak segera diambil alih, maka praktik mahar politik akan terjadi dan merusak makna Pemilu.

"Sebab, kalau tidak selamanya uang pribadi akan masuk dalam aliran dana pemilihan pemimpin, ini berbahaya sekali bagi demokrasi kita. Mereduksi makna cara kita memilih pemimpin," ungkapnya.

Fahri menilai saat ini masalah pembiayaan politik belum diatur dengan baik. Besarnya biaya politik saat Pilkada, kata Fahri, membuat partai-partai menanyakan kesanggupan modal seseorang agar mendapatkan dukungan sebagai kepala daerah.

"Sekarang akhirnya partai membebankan biaya paling banyak kepada kandidat. Kalau dia membebankan biaya pada kandidat, kandidat uangnya dari mana? Kebanyakan uang pribadi," tegasnya.

Kondisi ini, menurut Fahri, membuat seseorang yang ingin maju menjadi kepala daerah hanya berdasarkan seberapa besar uang yang dimiliki, bukan bagus tidaknya gagasan atau program yang mereka punya.

"Sehingga yang maju sebagai kandidat itu bukan yang banyak duit nya. Sekarang kan hampir semua cagub dan cabup itu karena banyak duitnya. Sedikit sekali yang maju karena modal isi otak dan isi hati. Maju itu karena modal uang dan itu uang pribadi," tegasnya.

Selain itu, Fahri menyebut besarnya beban biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah membuat mereka mencari modal kepada pihak lain. Sehingga calon kepala daerah itu maka akan berutang kepada orang yang membiayainya jika terpilih.

"Bagaimana kalau seorang kandidat dibiayai oleh seorang cukong di belakangnya. Akhirnya selama memimpin 5 tahun dia berutang pribadi sama cukong itu," ujar Fahri.