Sekjen PPP Sebut Ahok Tidak Mungkin Masuk TKN Jokowi-Ma'ruf

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, Arsul Sani menegaskan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak mungkin lagi masuk dalam struktur TKN. Sebab, kata dia, struktur TKN tidak mungkin ditambah lagi karena sudah didaftarkan di KPU.

"Memang tidak ada juga istilah masuk TKN. Karena yang namanya struktur TKN itu sudah fix. Tidak mungkin ditambah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).

Menurut Sekjen PPP ini, justru kemungkinan anggota TKN akan berkurang karena alasan beberapa anggota berhalangan tetap. Dia pun mencontohkan, posisi Abdul Kadir Karding yang tidak lagi menjabat sebagai Sekjen PKB tetapi menjabat sebagai Wakil Ketua TKN dan tidak bisa digantikan.

"Contoh misalnya Pak Karding menjadi wakil ketua TKN karena beliau Sekjen PKB. Kemudian sudah didaftarkan. Kemudian Pak Karding diganti sebagai sekjen PKB. Maka kan Pak Hanif tidak terdaftar sebagai TKN. Itu contohnya," ungkapnya.

Diketahui, Jusuf Kalla menanggapi isu bergabungnya Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) jadi bagian TKN. Dia menegaskan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tidak bergabung dan dimasukan dalam struktur TKN.

"Kalau saya sebagai dewan pengarah, jangan!" tegas JK di Jalan Merdeka Utara, Selasa (12/1).

Dia menjelaskan mengapa Ahok tidak perlu masuk TKN. Menurut dia, jika Ahok masuk pemilih akan mengingat kesalahannya yang terdahulu dengan label 'penista agama'. Dia menilai hal tersebut dapat mengurangi suara Jokowi.

"Alasannya tadi, berakibat lagi orang mengingat oh, ini pak Jokowi didukung oleh penista agama, kan bahaya itu. Bisa mengurangi suara lagi. apa saya bilang, apa saya bilang," kata JK.

Karena itu, JK meminta agar Ahok tenang saja. Sebab pemilu yang akan berjalan selama 2 bulan. "Jadi ya lebih baik ya tenang, tenang. Pemilu lagi dua bulan, dan efeknya tidak akan banyak," kata JK.