Sekjen PAN: Kalau Tidak Dapat Jatah Menteri, Tak Bisa Kerja Sama dengan Pemerintah
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan partainya belum menentukan arah dukungan politik pasca Pilpres 2019. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah mengucapkan selamat dan mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
"Yang menyangkut kemasalahatan rakyat tentu kita dukung, tapi memang PAN tetap memberikan ruang kritis konstruktif yang memang menurut siapapun juga perlu menyampaikan. Menurut saya sebagai sahabat kita perlu mengingatkan," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
"PAN kemudian masuk atau tidak itu masalah kedua. Sikap dan arah politik PAN itu belum kita tentukan," sambungnya.
Eddy tidak mengatakan secara gamblang kemungkinan partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf meski tidak diberi jatah menteri. PAN hanya berjanji membantu pemerintahan bisa dari segala macam aspek.
"Kalau enggak dapat jatah menteri kan enggak bisa bekerja sama dengan pemerintah. Koalisi tidak perlu hanya di pemerintahan, bisa di mana saja," ungkapnya.
Eddy mengatakan partainya sudah berpengalaman dalam membantu pemerintahan Jokowi. Bahkan sebelum resmi bergabung dengan pemerintahan pada 2014 lalu.
"Kita 2014 ketika Pak Jokowi pertama kali diangkat presiden kita belum berkoalisi, bergabung di pemerintahan. Saya kira bisa berkontribusi kok di situ, tahun 2016 baru bergabung di pemerintahan," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PAN ini mengajak para petani yang hadir untuk ikut mensosialisasikan program kerja Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Azwar Anas enggan menanggapi lebih jauh terkait pandangan PDIP.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo resmi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN
Baca SelengkapnyaAHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaTawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca Selengkapnya