Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengklaim, partainya selalu menyampaikan kritik yang konstruktif terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Riza membandingkan sikap Gerindra dengan PDIP saat menjadi oposisi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.

"Ya mohon maaf, dulu PDIP waktu oposisi apa aja yang diiniin Pak SBY pokoknya semua salahlah, kira-kira gitu," kata Riza di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4).

Politikus PDIP Masinton Pasaribu yang hadir dalam diskusi tersebut memberikan tanggapan. Masinton mengklaim, dulu PDIP tak hanya melempar kritik, tetapi juga memberikan solusi alternatif jika ada kebijakan SBY yang dianggap tidak tepat.

"Kalau kami ketika jadi oposisi 10 tahun Pak SBY ya, kami selalu, ketika ada kebijakan yang kami anggap belum sesuai dengan kepentingan rakyat, kami pasti kritik dan berikan solusi alternatif," tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo juga menyindir Masinton. Menurutnya, saat zaman pemerintahan SBY, PDIP sangat dramatis dalam mengkritik. Contohnya terlihat saat pemerintahan SBY menaikkan harga bahan bakar minyak.

"Tapi kangen loh kita dulu. Naik dulu BBM naik sampai nangis Mbak Rieke, Bang Masinton. Kangen kita kayak gitu. Sekarang BBM naik banget, enggak nangis-nangis," ungkapnya.

"Oh nggak, itu harusnya tugas oposisi untuk melakukan kritik," timpal Masinton.

"Kalau sekadar nangis sih nggak memberikan solusi," lanjut Roy lagi.

Masuk dalam perdebatan, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberi nilai enam untuk pemerintahan Jokowi. Untuk itu, PKS berupaya menghadirkan Presiden baru di ajang Pilpres 2019.

"Jokowi luar biasa, tapi nilainya enam, kami ingin yang delapan. Makanya 2019 tetap ganti presiden," ucapnya.

Mendengar hal tersebut, Masinton menyanggah pernyataan Mardani. Menurutnya, rakyat Indonesia memberi nilai tinggi atas kinerja pemerintahan Jokowi.

"Luar biasa kok, Mardani kasih enam. Bagi rakyat, nilainya sembilan," kata Masinton.

Mardani keberatan atas nilai sembilan itu. Sekali lagi, Mardani menjelaskan alasan pemerintahan Jokowi layak mendapat angka enam sebagai Presiden RI.

"Saya ulangi sederhana. Tiap bulan masyarakat bayar listrik mahal, 1 kWh itu Rp 1.400-an. Manajemen energi kita belum rapi. Malaysia beli telur Rp 11 ribu sekilo, kita Rp 23 ribu. PKS bersama Gerindra siap di 2019," tandas Mardani.