Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Rizal Ramli Sebut Jika Tak Direvisi, UU ITE Bahaya Buat Demokrasi

Rizal Ramli Sebut Jika Tak Direvisi, UU ITE Bahaya Buat Demokrasi Rizal Ramli Kritisi Pidato Jokowi. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Ekonom, Rizal Ramli mengusulkan agar undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) segera direvisi. Rizal Ramli menyebut jika UU ITE lebih kerap dipakai untuk memberangus demokrasi lewat pasal pencemaran baik di dalam UU tersebut dibandingkan untuk kasus lainnya.

Rizal Ramli mengungkapkan, penggunaan UU ITE untuk memberangus kritikan ini berimbas pada anjloknya indeks demokrasi di Indonesia. Penurunan indeks demokrasi ini terjadi dalam empat tahun belakangan ini.

"Indeks demokrasi Indonesia berdasarkan The Economist turun dari nomor 49 tahun 2014. Hari ini turun ke 64 atau 65 tahun 2018. Empat tahun turun kita ranking demokrasi dari nomor 49 ke nomor 65," ungkap Rizal Ramli di Yogyakarta, Jumat (1/3).

Mantan Menko Kemaritiman ini menyebut jika tak ada revisi dikhawatirkan UU ITE akan terus dipakai untuk memberangus demokrasi. Sehingga indeks demokrasi Indonesia akan terus menurun.

"Kalau ini UU tidak direvisi makin banyak korbannya tahun ini, tahun depan. Indeks demokrasi Indonesia makin rendah lagi nantinya," ungkap Rizal Ramli.

Rizal Ramli mengaku gembira dengan janji politik dari Prabowo-Sandiaga yang akan melakukan revisi UU ITE. Sehingga UU ITE tak lagi dipakai memberangus demokrasi.

"Nah, kami gembira Prabowo-Sandi, Sandi berjanji untuk merevisi UU ITE supaya tidak digunakan untuk memberangus demokrasi," papar Rizal Ramli.

Rizal Ramli menyebut dirinya pernah bertanya tentang komitmen pemerintah melakukan revisi UU ITE kepada Jokowi. Namun tak ada jawaban terkait pertanyaan yang diajukan Rizal Ramli ini.

"Nah, sayangnya kami ajukan pertanyaan yang sama kepada Pak Widodo dan timnya sampai hari ini tidak ada jawaban sama sekali. Saya menduga Pak Widodo (Jokowi) dan kawan-kawannya masih sangat ingin menggunakan undang-undang ITE untuk menangkap orang-orang yang kritis dan berbeda pendapat dengan kekuasaan. Ini berbahaya buat demokrasi," tuding Rizal Ramli.

Sementara itu, Sekjen PPP yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, partainya siap mendukung revisi UU ITE. Asalkan, kata dia, rumusan perubahan itu jelas dan matang.

Arsul menilai wajar banyak desakan merevisi UU ITE. Namun, dia berujar ada dua hal yang harus dilihat, yakni penegakan hukum dan rumusan. Jika problemnya ada pada penegak hukum, Arsul mengatakan, Komisi III DPR akan menanyakan hal ini kepada Kapolri dan jajarannya lebih dulu.

"Kalau problemnya dinilai ada pada rumusannya, ya silakan. Paling tidak kami di PPP siap untuk menginisiasi revisi UU ITE," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (31/1).

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ubedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi

Ubedilah Badrun Kritik Indeks Demokrasi Turun di Era Jokowi

Menurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Rizal Ramli di Mata Kolega: Rekan Diskusi, Aktivis Tulen dan Penjaga Demokrasi

Rizal Ramli di Mata Kolega: Rekan Diskusi, Aktivis Tulen dan Penjaga Demokrasi

Rizal Ramli di mata kolega: Rekan diskusi, aktivis tulen dan penjaga demokrasi

Baca Selengkapnya
Rektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang

Rektor Perguruan Tinggi Katolik Seluruh Indonesia Resah karena Demokrasi Semakin Menyimpang

Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) Indonesia memberikan pernyataan sikap terkait dinamika politik di negeri ini menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Ramai Intelektual Kampus Kritik Jokowi, Ini Komentar Ganjar

Ramai Intelektual Kampus Kritik Jokowi, Ini Komentar Ganjar

Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo menilai langkah intelektual berbagai kampus mengkritik pemerintahan Jokowi merupakan upaya rakyat menyelamatkan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Survei Pilpres Terbaru Indikator di Jatim: Prabowo-Gibran 56,2%, Ganjar-Mahfud 19,9%, Anies-Cak Imin 15,7%

Survei Pilpres Terbaru Indikator di Jatim: Prabowo-Gibran 56,2%, Ganjar-Mahfud 19,9%, Anies-Cak Imin 15,7%

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 56,2 persen di Jawa Timur.

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi

Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Pemerintah, Puan: Biarkan Rakyat Memilih Pemimpin, Tanpa Intimidasi

Puan juga mempersilakan masyarakat memberikan penilaian dan menyuarakan aspirasi sesuai yang nuraninya.

Baca Selengkapnya
Rektor Universitas Pancasila Mangkir Hari Ini, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang 29 Februari

Rektor Universitas Pancasila Mangkir Hari Ini, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang 29 Februari

ETH meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis, 29 Februari

Baca Selengkapnya
5 Fakta Masjid Istiqlal yang Tidak Banyak Orang Tahu

5 Fakta Masjid Istiqlal yang Tidak Banyak Orang Tahu

Lima fakta Masjid Istiqlal yang tidak banyak orang tahu

Baca Selengkapnya