PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
PDI Perjuangan merespons keras keputusan majelis hakim MK yang menolak gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
PDI Perjuangan menilai delapan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki dan melupakan kaidah etika dan moral sehingga semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan.
"Konsekuensinya Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya Othoritarian Democracy melalui abuse of power Presiden Jokowi," kata Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (22/4) malam.
PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Dampak demokrasi prosedural itu dikatakan Hasto, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius. Terlebih dengan pelbagai persoalan perekonomian nasional dan tantangan geopolitik global.
"PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktik kecurangan Pemilu secara masif, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan," ujar Hasto.
"Mengingat berbagai kecurangan Pemilu yang dibiarkan akan cenderung diterapkan kembali dengan tingkat kerusakan terhadap nilai-nilai demokrasi yang semakin besar dan mematikan prinsip kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya," sambung Hasto.
"Dan akan terus berjuang di dalam menjaga Konstitusi, dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN," kata Hasto.
Kendati begitu, PDI Perjuangan menghormati keputusan majelis hakim MK bersifat final tersebut.
PDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.
Baca Selengkapnya
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Hasto menyampaikan, kesadaran untuk mengungkapkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 harus terus dibangun.
Baca Selengkapnya
Gayus mengamini, putusan PTUN tidak bersifat final dan mengikat seperti Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) merasa kecewa dengan penolakan ini
Baca Selengkapnya
TKN menilai keputusan MK tersebut sekaligus menempatkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang sah Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi