Prabowo Serang Soal Korupsi & Jual Beli Jabatan, Jokowi Yakin Sistem Akan Memperbaiki

Merdeka.com - Perdebatan soal korupsi mewarnai debat capres keempat antara Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Bermula dari pertanyaan Jokowi kepada Prabowo soal mal pelayanan publik. Menurut Prabowo, sistem, alat, maupun metodologi itu bagus untuk peningkatan kinerja pemerintahan.

"Kalau itu pelayanan publik untuk efisiensi, birokrasi, saya dukung. Tidak ada masalah," kata Prabowo dalam debat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3).

Prabowo mulai tampil menyerang. Menurutnya, inti dari pemerintahan adalah lembaga harus bersih dan tidak boleh terjadi korupsi besar-besaran. Menurutnya, percuma memiliki sistem online dan pelayanan publik satu pintu jika tidak mampu hilangkan korupsi di lembaga negara.

"Syarat negara berhasil, lembaga harus kuat, efektif, tidak boleh korupsi, sogok menyogok, jual beli jabatan. Saya kaget, saya baca ternyata pejabat pemerintahan bapak yang bilang jual beli jabatan di 90 persen kementerian. pejabat bapak yang bicara. Ini masalah bersama," ujar Prabowo.

Jokowi mengatakan, pemerintahannya membangun mal pelayanan publik di 13 kota. Sistem yang dibangun bukan hanya untuk kecepatan dalam pelayanan publik tapi juga untuk mengikis korupsi di negeri ini.

"Justru dengan cara ini korupsi berkurang dan hilang karena transparan, kecepatan, sistem yang memagari agar orang yang bertransaksi," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim terjadi perbaikan dari upaya memerangi korupsi. Jokowi menyebut, pada tahun 1998 indeks persepsi korupsi Indonesia berada pada angka 20. Saat itu, kata dia, Indonesia ditempatkan sebagai negara terkorup. Dari tahun ke tahun, indeks persepsi korupsi Indonesia terus membaik. Pada 2014 angka indeks persepsi korupsi jadi 34 dan di 2018 berada pada angka 38.

"Artinya ada perbaikan terus. Tidak mungkin instan. Sistem, saya percaya sistem yang perbaiki negara ini. Sistem cepat dan baik, maka korupsi bisa hilang."