Merdeka.com - Calon petahana Basuki T Purnama atau akrab disapa Ahok dituding melakukan deparpolisasi lantaran memilih jalur independen dalam perhelatan pemilihan gubernur DKI 2017.

Tudingan ini menguat bersamaan dengan keputusan Ahok memilih Ketua BPKAD DKI Heru Budi Hartono sebagai calon wakil gubernur ketimbang Djarot Syaifullah (PDIP) yang pernah akan digandeng sebelumnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, Ahok tidak masuk kategori melakukan deparpolisasi. Sebab keputusan Ahok diakomodir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Nasir menjelaskan, deparpolisasi merupakan kondisi di mana seseorang meniadakan partai. Dia mencontohkan, itu dilakukan Presiden RI ke-2 Soeharto.

"Deparpolisasi itu seperti dilakukan oleh almarhum Soeharto, yang banyak partai kemudian dia buat tiga partai," kata Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3).

Menurutnya, Ahok hanya mencoba mendiskreditkan peran parpol. Dalam hal ini, dia mencontohkan pernyataan Ahok tentang mahar politik senilai Rp 100 miliar.

"Tapi kalau hanya ucapan itu bukan deparpolisasi tapi barangkali mendiskreditkan partai. Deparpolisasi terjadi kalau meniadakan parpol," jelas anggota Komisi III ini.

Nasir memandang pilihan Ahok berjalan di jalur independen sebagai kritik bagi parpol di Indonesia. Namun melihat latar belakang Ahok yang pernah didukung Gerindra dan PDIP, Nasir mengatakan Ahok sebenarnya melupakan peran partai bagi pencapaiannya saat ini.

"Bisa terjadi seperti itu (autokritik). Tapi kemarin dia dengan Gerinda dan PDIP, inilah air susu dibalas air tuba," ucapnya.