Merdeka.com - Politikus Partai Hanura Inas Nasrullah menduga, rencana penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen UUD 1945 untuk menjadikan pemilihan presiden dilakukan oleh MPR, bukan rakyat.

"Tujuan untuk menjadikan MPR lembaga tertinggi negara bukan? Ujung-ujungnya adalah pemilihan presiden di MPR," kata Inas lewat pesan kepada merdeka.com, Selasa (13/8).

Inas pesimis lewat amandemen tersebut penyelenggaraan negara jadi lebih baik.

"Apakah akan lebih baik jika di amandemen? Jika sama saja maka buang-buang waktu saja," ujarnya.

Penghidupan GBHN itu pun dinilai supaya pembangunan di Indonesia lebih terarah. Inas justru menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo sejauh ini sudah benar.

"Apa sekarang ini Jokowi tidak terarah? Kan arahnya sudah benar dan bagus. Untuk apa lagi (GBHN)?" tandas wakil rakyat tersebut.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai GBHN diperlukan agar pembangunan di Indonesia tidak terputus. Tjahjo menyebut GBHN juga diperlukan agar presiden memenuhi janji-janji kampanye.

Dia menjelaskan bahwa negara yang besar memerlukan perencanaan jangka panjang. Saat pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, perencanaan jangka panjang dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).