PKS tak lihat Jenderal Gatot Nurmantyo sedang main politik

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan, prajurit TNI untuk tidak terlibat politik praktis saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT TNI ke-72. Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menilai, pernyataan Jokowi itu sebagai sebuah peringatan yang wajar.

"Sebagai panglimanya panglima, wajar untuk mengingatkan itu, itu warning," kata Jazuli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).

Namun, Jazuli mengaku sejauh ini tidak melihat ada indikasi TNI terlibat politik. Termasuk, kata dia, jika partai politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menjadi pembicara. Kehadiran Gatot tidak bisa diartikan dia melakukan manuver politik.

"Kalau seorang panglima diundang parpol datang itu bukan berarti bermanuver politik. Karena kita kan berbicara tentang bangsa dan negara tentang Pancasila, NKRI," tegasnya.

Fraksi PKS pernah mengundang Gatot acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pancasila dan Integrasi Bangsa beberapa waktu lalu. Anggota Komisi I DPR ini membantah PKS membuat kontrak politik dengan Gatot semisal menyangkut pencapresan di Pemilu 2019.

"Tidak ada kontrak politik dan tidak ada perjanjian politik dan yang dijelaskan panglima bahwa panglima dan TNI harus berpolitik tapi politik negara. Itu sudah benar dan tidak ada yang perlu dipertentangkan, semuanya pas," tukasnya.

Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara peringatan HUT TNI ke-72 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Jokowi mengingatkan para personel TNI jangan sampai terlibat dalam politik praktis.

Jokowi mengutip pernyataan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Politik tentara adalah politik negara. Loyalitas tentara hanya pada kepentingan bangsa dan negara.

"TNI adalah milik nasional, tidak terkotak-kotakkan kepentingan politik yang sempit. TNI tidak masuk politik praktis," kata Jokowi, Kamis (5/10).

Presiden Jokowi pun meminta agar seluruh prajurit TNI tetap memegang teguh sapta marga. Menjaga rakyat dan NKRI serta setia pada pemerintah yang sah.