Perludem Sebut Hoaks Bisa Buat Masyarakat Enggan Gunakan Hak Suara
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, banyaknya informasi hoaks dapat mengganggu kredibilitas Pemilu ataupun Pilpres. Bahkan, dia khawatir, nantinya masyarakat akan enggan memberikan suaranya pada hari pencoblosan.
Pernyataan ini menanggapi kabar bohong alias hoaks tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos. Sebab KPU telah mengonfirmasi kepada pihak Bea Cukai, jika informasi tersebut tidak benar.
"Kabar itu bukan hanya bisa menyesatkan pemilih, tapi juga bisa membuat publik tidak percaya pada proses Pemilu. Kalau publik tidak percaya maka bisa berdampak pada banyak hal, apatisme, keengganan memilih, sampai sangat mungkin gangguan dan intimidasi pada para penyelenggara Pemilu beserta pihak peserta pemilu atau pemilih pendukung yang kontra dengan mereka (dan kelompok politiknya)," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (3/1).
Untuk itu, dia mengimbau, masyarakat untuk bijaksana dalam merespon maupun mencerna informasi pada masa kampanye ini. Khususnya bila bernuansa kontroversi, spekulatif, ataupun provokatif.
"Pemilih harus memverifikasi pada pihak-pihak yang punya otoritas untuk menjelaskan bila ada kecenderungan mereka menerima atau mendapati informasi yang kontroversi, spekulatif, konspiratif, ataupun provokatif. Jangan tergesa-gesa menyebarkan atau percaya pasa informasi yang kita tidak tahu kebenarannya," jelasnya.
Titi mengingatkan, penyebar hoaks saat ini mampu terjerat hukum jika terbukti bersalah. Untuk itu dia meminta masyarakat agar lebih hati-hati dalam mencerna informasi.
"Hoaks sangat merusak Pemilu. Pemilih bisa membuat keputusan yang salah bila tidak hati-hati dalam mencerna informasi. Pemilih harus pastikan bahwa ia membuat keputusan kepemiluan berdasarkan berita yang benar, faktual, dan bisa dipertanggungjawabkan," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman dan jajaran Bawaslu selesai melakukan pengecekan terkait informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok Jakarta, Rabu (2/1) malam. Arief menegaskan kabar tersebut tidak benar alias hoaks.
"Kami memastikan tidak bahwa ada 7 kontainer berisi masing-masing 10 juta surat suara yang sudah tercoblos untuk nomor 01. Tidak benar juga ada TNI AL yang menemukan itu. Tidak benar juga KPU menyita satu kontainer yang sudah terbuka tersebut. Semua berita itu bohong," jelas Arief di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Arief mengatakan akan memproses hukum pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Dia mengaku sudah meminta pihak polisi untuk melakukan pengusutan atas penyebaran informasi tujuh kontainer surat suara asal Tiongkok yang sudah tercoblos di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otorita IKN Respons Kabar Sebut Suku Adat Diberi 7 Hari buat Pindah: Itu Hoaks, Enggak Ada!
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca SelengkapnyaDatangi Warga, Polres Kampar Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 dan Ingatkan Jangan Terpancing Hoaks
Warga diminta tidak terpancing berita hoaks dan SARA terkait Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Take Down 1.971 Berita Hoaks di Media Sosial Terkait Pemilu
Sisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polresta Pekanbaru Gandeng Diskominfo untuk Sosialisasi Pemilu & Tangkal Hoaks
Masyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks YLKI Bisa Bantu Lunasi Utang Pinjol
Tulus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya hoaks soal pelunasan pinjol oleh YLKI
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Suara Anies Capai 58,77% Menang Satu Putaran di Pilpres 2024
Beredar unggahan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menang satu putaran, begini penelusurannya
Baca SelengkapnyaKampanye di Kendal, Ganjar: Jangan Saling Menyakiti dan Jaga Perasaan
"Sekarang lagi proses pemilu, kita harapkan semua saling menjaga perasaan, jangan saling menyakiti, jangan menyebar hoaks," kata Ganjar
Baca SelengkapnyaJadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.
Baca SelengkapnyaLika-Liku Penggunaan Hak Suara Masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi, Kesulitan Menentukan Pilihan
Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) serba kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 tahun ini.
Baca Selengkapnya