Merdeka.com - Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagai dasar hukum penundaan Pilkada serentak 2020.

Melihat momen ini, Ketua Kode Inisiatif Very Junaidi menilai KPU dan Bawaslu bisa menata kembali regulasi yang memunculkan masalah dalam penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, bisa diselipkan perbaikan regulasi Pilkada melalui Perppu tersebut.

"Mumpung situasinya begini, tidak apa-apa kita dorong Perppu bisa mengatur beberapa hal yang membantu menyempurnakan Pilkada," kata Very dalam diskusi melalui teleconference, Kamis (2/4).

Very mengatakan, selain mengatur penundaan Pilkada 2020, Perppu nanti dapat dilakukan penataan waktu dan desain Pilkada. Penundaan itu dapat berdampak kepada kapan Pilkada serentak berikutnya digelar. Normalnya, Pilkada serentak berikutnya akan digelar 2024, berdekatan dengan Pemilu nasional.

Menurut Very, dapat didorong perubahan pemilu serentak tingkat nasional. Dia menilai, akan terlalu sempit waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun yang sama. Dia meyakini akan membebankan penyelenggara.

"Karena itu ini menurut saya sangat urgen di perppu ini didorong supaya desain keserentakannya jangan sampai serentak pemilu nasional dan serentaknya ini di 2024," kata Very.

Terpisah, anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui penataan keserentakan pemilu itu juga sempat dibahas saat rapat dengan Komisi II DPR dan Mendagri. Ada anggota DPR yang mengusulkan desain ulang keserentakan Pemilu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pramono mengatakan, KPU belum mengeluarkan pendapat secara resmi dalam rapat kemarin. Pendapat itu juga tak menjadi fokus karena tengah sibuk masalah penundaan Pilkada. Namun, prinsipnya KPU tak masalah jika dilakukan.

"Mungkin kalau boleh saran harus ada yang menyerukan ini ke publik. Jadi ini jangan menjadi pembicaraan private harus menjadi perbincangan publik. Dan tentu temen-temen masyarakat sipil yang bisa mulai itu, dan untuk memperluas cakupan Perppu tidak semata-semata soal penundaan itu, tapi juga mencakup isu yang lain," kata Pramono.

"Kalau KPU gak ada makalah, sangat senang sekali. Cuma bisa diakomodiri dalam Perppu sekarang," imbuhnya.