PDIP minta mobilisasi aparat intelijen jelang pemilu dihentikan

Tak mau kecolongan lagi dalam kasus penyadapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), PDI Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah menertibkan aparat intelijen. Hal ini guna menjaga Pemilu 2014 menjadi pagelaran lima tahunan yang demokratis.Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh masyarakat Indonesia menginginkan Pemilu 2014 berjalan adil dan tidak ada kecurangan. Sebab, Pemilu 2014 adalah kunci transisi kepemimpinan."Karena itulah indikasi gelagatnya segala upaya yang mencoba untuk menggunakan KPU dan aparatur negara untuk tidak netral, selain akan berhadapan dengan kekuatan pro demokrasi juga akan menciptakan risiko politik yang sangat besar sebagaimana terjadi di Mesir dan Thailand," ujar Tjahjo dalam pesan singkat, Kamis (26/2).Oleh sebab itu, anggota Komisi I DPR ini meminta kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut pesta demokrasi lima tahunan ini. Termasuk dari sisi keamanan, aparat intelijen harus ditertibkan."Pemerintah diharapkan dapat menggunakan momentum tersebut untuk menjadikan Pemilu 2014 sebagai pemilu yang paling demokratis. Berbagai persoalan terkait dengan DPT, penyadapan, dan mobilisasi oknum aparat intelijen harus dihentikan," tegas dia.Dia pun mengajak masyarakat untuk benar-benar menjaga netralitas pemilu dari kecurangan pihak-pihak tertentu."Agar bangsa ini kembali berdaulat, mandiri dalam pangan, energi, dan peri kehidupan yang layak bagi rakyat, serta mampu menjadi pelita bagi bangsa-bangsa lain di dunia," pungkasnya.