PA 212 akan Gelar Aksi Besar-besaran di DPR Desak Ungkap Kasus Jiwasraya
Merdeka.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar aksi demonstrasi di DPR secara besar-besaran untuk mendesak penuntasan kasus korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri. Rencananya, aksi digelar pada tanggal 21 Februari 2020.
Namun, sebelum hari puncak PA 212 dan FPI akan menggelar demonstrasi pada Jumat, 7 dan 14 Februari 2019.
"Aksi unjuk rasa besar-besaran dengan tema Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI," kata Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin dalam keterangannya, Kamis (6/1).
Sekretaris Umum FPI Munarman menjelaskan aksi 212 kali ini mengangkat isu korupsi di seluruh Indonesia. Seperti kasus dugaan suap PAW anggota DPR yang melibatkan eks caleg PDIP Harun Masiku dan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Termasuk kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
"Negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya. Diduga kuat mandek dan mangkraknya penanganan kasus-kasus megakorupsi yang makin menggila tersebut karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan," kata Munarman.
"Perilaku tersebut terjadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggengkan kekuasaan," sambungnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya sampai saat ini belum menerima permohonan izin aksi demonstrasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus juga tidak mengetahui berapa massa yang akan ikut serta dalam aksi tersebut.
"Belum ada (pemberitahuan)," kata Kombes Yusri Yunus.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPenyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaPara peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca SelengkapnyaIzin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnya