Putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi hari ini dinilai tidak konsisten.
Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat calon presiden dan calon wakil presiden jauh dari batas nalar. Putusan yang dibacakan Mahkamah Konstitusi hari ini dinilai tidak konsisten.
"Maka kalau kita lihat persidangan MK hari ini ada 6 pengujian Judicial Review dengan materi gugatan yang hampir sama, namun Putusan MK tidak konsisten dalam putusannya," kata Masinton dalam keterangannya, Senin (16/10).
Masinton mengatakan, hakim konstitusi yang menyampaikan perbedaan pendapat seperti Saldi Isra mengaku bingung ada perubahan keputusan MK yang cepat. Sehingga putusan MK tersebut jauh dari batas nalar.
"Bahkan Hakim-hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion seperti Saldi Isra, yang juga Wakil Ketua MK, mengaku bingung soal adanya penentuan perubahan keputusan MK dengan cepat. Menurutnya, hal tersebut jauh dari batas penalaran yang wajar," katanya.
Menurut Masinton, putusan MK hari ini tidak dapat dilihat murni berdiri sendiri. Anggota DPR ini menduga ada skenario politik besar berkaitan dengan upaya pelanggengan kekuasaan.
tegas Masinton.
Mahkamah Konsitutusi (MK) menggelar sidang putusan gugatan batas usia capres dan cawapres dalam UU Pemilu. Hasilnya, MK menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak berdasar.
MK juga menolak permohonan dengan dalil capres/cawapres minimal pengalaman sebagai penyelenggara negara. Namun, dalam dalil penambahan syarat capres cawapres minimal punya pengalaman kepala daerah, dikabulkan oleh MK.
MK menilai gugatan Almas ini tidak berkaitan dengan gugatan sebelumnya. Alias berbeda dengan permohonan gugatan yang lain.
Pemohon meminta persyaratan berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman.
Masinton menduga ada skenario politik besar berkaitan dengan upaya pelanggengan kekuasaan.
Masinton mengajak anggota DPR untuk membuka mata terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai janggal.
Baca Selengkapnya
Listyo mengaku sudah menemui seluruh pimpinan partai politik dan masing-masing bakal calon presiden.
Baca Selengkapnya
Meski pernikahan mereka tak bertahan lama, kisah cinta keduanya masih saja mencuri perhatian.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Effendi Choirie mengungkit pernyataan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang pernah menolak politik dinasti.
Baca Selengkapnya
Surat pernyataan 'Temu Kangen Anas' menyebut acara ini tidak akan mengandung unsur politik.
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Deddy Yevry Sitorus menduga PKB sebenarnya tidak nyaman berkoalisi dengan PKS.
Baca Selengkapnya
Cak Imin menyampaikan dalam demokrasi yang sehat tidak ada konflik SARA.
Baca Selengkapnya
Bagi Megawati dansa politik merupakan hal yang biasa dan wajar.
Baca Selengkapnya
Di tahun politik, diperkirakan bakal banyak terjadi persidangan sengketa Pemilu
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi