Kubu Jokowi persilakan Bawaslu pelototi 15 menteri jadi Timses

Merdeka.com - Sekjen PKB Abdul Kadir Karding tidak mempermasalahkan 15 menteri kabinet kerja Jokowi-JK sebagai juru kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf. Dia memastikan akan mengatur agar tidak ada konflik kepentingan.

"Kita cegah demikian rupa agar tidak terjadi conflict of interest. Rambu-rambu sudah sangat ketat dan silakan teman-teman Bawaslu melakukan pengawasan ketat," kata Karding di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (28/9).

Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja ini menambahkan, tidak ada masalah etika yang dilanggar, begitu juga secara aturan main. Sekjen PKB itu menuturkan musababnya menteri merupakan pejabat politik. Apalagi, menteri yang menjadi juru kampanye juga maju sebagai calon legislatif.

"Itu pandangan keliru pandangan yang benar penjabat politik bolehlah berpolitik mereka itu adalah orang politik jadi menteri sebagian besar rekomendasi politik dan rata-rata kader partai," tegasnya.

Dia menegaskan ada aturan ketat agar posisi sebagai menteri tidak disalahgunakan dalam berkampanye. Seperti halnya capres petahana. Presiden memiliki aturan ketat untuk berkampanye. Karena itu, dia mengatakan menteri yang berkampanye akan mengambil cuti sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU atau undang-undang.

"Presiden saja enggak boleh pakai istana negara kok, enggak boleh kampanye visi misi tidak boleh memberi hadiah itu presiden apalagi menteri-menteri sangat diatur ketat oleh UU," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, sederet nama menteri kabinet kerja Jokowi-JK masuk dalam susunan tim kampanye yang dirilis dalam situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada 15 nama menteri yang berasal dari partai politik dan profesional.

Menteri dari parpol:

1. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketum Golkar)

2. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)

3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (NasDem)

4. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (PDIP)

5. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (PDIP)

6. Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly (PDIP)

7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (PDIP)

8. Menko Polhukam Wiranto (Hanura)

9. Mendes PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sanjojo (PKB)

10. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB)

11. Menteri Pemudan dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)

Menteri dari profesional:

12. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

13. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil

14. Menteri PAN-RB Syafruddin.

15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono