KPU Jabar butuh Rp 50 miliar untuk penyelenggaraan pemilu
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat membutuhkan dana Rp 50 miliar untuk menyelenggarakan Pemilu 2014. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti sosialisasi, logistik, dan honor.
"Dana yang diperlukan sekitar Rp 50 miliar untuk pemilu di Jabar ini," kata Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat, di Bandung, Jumat (7/2).
Dana yang cukup besar itu menurut dia layak, apalagi Jabar dengan jumlah penduduk terbesar dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 32 juta. "Ya cukup karena kebutuhan kita banyak," jelasnya.
Menurut dia, KPU Jabar saat ini tengah gencar menyosialisasikan pemilu yang akan dilaksanakan pada 9 April mendatang. Termasuk kepada parpol yang ikut serta untuk melengkapi administrasi.
"Untuk laporan dana parpol kita tunggu sampai 2 Maret, kalau lewat dari situ terancam tidak ikut serta," jelasnya.
Sementara itu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, untuk anggaran pemilu 2014 sepenuhnya berasal dari pusat yakni APBN.
"Karena memang ini hajatan pusat, di sini pemprov mendampingi anggaran. Hanya pemda dipersilakan membantu," terang pria yang akrab disapa Aher ini.
Dia kembali mengingatkan kepada warganya untuk peran serta pada Pemilu 2014. "Jangan lupa 9 April ada pencoblosan, jangan golput," tuturnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Kebut Rekapitulasi Hasil Pemilu di Jawa Barat dan 3 Provinsi Hari Ini
KPU saat ini masih berfokus dengan merampungkan seluruh rekapitulasi nasional dengan waktu tersisa hingga tanggal 20 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta 2024, Cek Jadwal dan Syarat Berikut Ini
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Ungkap Jumlah TPS di Luar Negeri Berkurang, Pemilih Via Pos Bertambah
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat sebanyak 1.750.474 Daftar Pemilih Luar Negeri (DPLN).
Baca Selengkapnya3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya